Bupati Manggarai menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk merealokasi APBD Perubahan 2026 serta APBD 2027 guna memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat pascagempa bumi pertengahan Agustus lalu.
Ruteng, InfoPublik – Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memfokuskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 serta penyusunan APBD 2027 secara eksklusif pada program pemulihan pascabencana.
Instruksi tegas ini menyusul gempa bumi yang melanda Kabupaten Manggarai pada 15 Agustus 2026 lalu, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur masif dan menelan 61 korban jiwa.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Herybertus saat memimpin apel awal pekan yang dihadiri oleh seluruh elemen Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga PPPK Paruh Waktu, di pelataran Natas Labar Motang Tua, Senin (21/9/2026).
Herybertus menekankan, di tengah situasi kedaruratan dan duka yang masih membayangi daerah, roda pemerintahan serta kelancaran siklus penganggaran tidak boleh terhenti.
"Dalam situasi apa pun, siklus penganggaran dan roda pemerintahan harus tetap berjalan. Suka atau tidak suka, kita harus bangkit dan pulih. Proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur ini harus dipimpin langsung oleh pemerintah," tegasnya di hadapan ratusan ASN.
Guna merealisasikan percepatan pemulihan tersebut, Bupati meminta seluruh pimpinan birokrasi untuk mencermati kembali dan merealokasi pos-pos anggaran.
Program maupun kegiatan reguler yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat diminta untuk dievaluasi atau ditunda.
Ketersediaan dana akan dikerahkan sepenuhnya untuk menyentuh sektor-sektor prioritas, mencakup rehabilitasi perumahan warga, perbaikan jalan, serta pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Herybertus mengilustrasikan, besarnya dampak kerusakan membuat kondisi fasilitas pelayanan publik di Manggarai seolah mengalami kemunduran ke era 1980-an.
"Kalau masyarakat dan pemerintah pusat ingin kita segera pulih, maka pemerintah kabupaten tidak bisa lagi menggunakan pola penganggaran reguler seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sektor pendidikan, banyak gedung sekolah hancur sehingga ruang belajar sangat terbatas. Begitu pula di sektor kesehatan, banyak Puskesmas rusak berat sehingga pelayanan medis terpaksa dilakukan di luar gedung atau menggunakan fasilitas darurat," paparnya secara gamblang.
Selain menyoroti krisis infrastruktur, Bupati juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran ASN Pemkab Manggarai.
Meski turut terdampak secara psikologis maupun material, termasuk kerusakan rumah pribadi, para abdi negara terbukti tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat luas.
"Dalam kondisi tertekan sekali pun, kita tetap siap melayani masyarakat dan kita sudah membuktikannya. Bencana ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk menata ulang sistem birokrasi, sekaligus meningkatkan kapasitas mitigasi dan pelayanan publik ke depan," tambah Herybertus.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh peserta apel untuk menundukkan kepala, mengheningkan cipta, dan mendoakan 61 warga Manggarai yang gugur dalam bencana alam tersebut.
Pemerintah berkomitmen kuat untuk memperkokoh sinergi kerja bersama guna memastikan proses rekonstruksi daerah berjalan optimal sesuai kapasitas fiskal yang ada. (MC Kab. MANGGARAI / Paulus Jeramun)
