Jakarta, InfoPublik – Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) memprioritaskan kelompok rentan dalam memberikan pendampingan kepada penyintas gempa di sejumlah lokasi pengungsian di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Layanan diberikan berdasarkan hasil asesmen untuk memastikan kebutuhan psikososial maupun kebutuhan dasar penyintas dapat ditangani secara tepat.

Tim LDP, Gunawan, mengatakan LDP merupakan salah satu subkluster di bawah Kluster Perlindungan dan Pengungsian dengan Kementerian Sosial sebagai leading sector. Dalam pelaksanaannya, subkluster tersebut melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan relawan yang bergerak di bidang layanan dukungan psikososial.

“Dalam layanan dukungan psikososial itu kami melayani tidak semua warga pengungsi, tidak semua warga penyintas mendapatkan layanan, tetapi kami memberikan layanan kepada kelompok rentan,” ujar Gunawan dalam update penanganan pascagempa NTT secara daring bersama BNPB, Selasa (25/8/2026).

Kelompok rentan yang menjadi prioritas meliputi lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Dalam respons gempa NTT, tim LDP memberikan layanan di sejumlah lokasi pengungsian, antara lain GOR Samador, Maumere, Kabupaten Sikka, serta beberapa titik di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai.

Di Kabupaten Sikka, sekitar 200 hingga 300 penyintas mendapatkan layanan setiap hari. Pendampingan dilakukan mulai pagi, siang, sore hingga malam. Sementara di Nagekeo dan Manggarai, layanan menghadapi tantangan berupa jarak antarpos pengungsian yang cukup jauh. Kondisi tersebut membuat relawan membutuhkan mobilitas dan upaya lebih untuk menjangkau penyintas di berbagai lokasi

Gunawan menjelaskan, sebelum memberikan layanan, tim LDP terlebih dahulu melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penyintas. Asesmen tidak hanya melihat kondisi psikologis, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak telah terpenuhi.

Kebutuhan tersebut mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Jika ditemukan kebutuhan yang belum terpenuhi, tim LDP menghubungkan penyintas dengan subklaster terkait agar kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti.

Hasil asesmen selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan bentuk kegiatan pendampingan. Dengan pendekatan tersebut, layanan tidak diberikan secara seragam karena kebutuhan setiap kelompok penyintas dapat berbeda.

Sebagian penyintas membutuhkan pendampingan, sementara lainnya dapat mengikuti kegiatan rekreasional untuk membantu mereka tetap aktif selama berada di pengungsian.

Di GOR Samador, kegiatan yang dilakukan antara lain olahraga bersama, aktivitas kebersihan, kegiatan anak-anak, pendampingan kelompok dewasa, serta kegiatan bagi lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Bagi anak-anak, kegiatan rekreasional dilakukan melalui aktivitas bernyanyi, menari, menggambar, mewarnai, tepuk tangan, membuat kreasi, hingga lomba dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Pendampingan kerohanian juga menjadi bagian dari kegiatan di pengungsian. Gunawan menyebut sekitar 85 persen penyintas di GOR Samador merupakan muslim sehingga kegiatan mengaji dilakukan secara rutin setelah salat Magrib.

Sementara bagi penyintas anak yang beragama Kristen dan Katolik, tersedia pendampingan kerohanian dari pihak yang bergerak di bidang tersebut, termasuk melalui kegiatan sekolah minggu.

Menjaga Keberfungsian Sosial Penyintas

Gunawan menegaskan, kegiatan rekreasional yang diberikan kepada penyintas bukan dimaksudkan sebagai terapi trauma. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu penyintas tetap aktif dan menjaga keberfungsian sosial selama berada di pengungsian.

“Fungsinya adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial, supaya tidak hanya duduk-duduk saja, supaya tidak hanya bengong yang malah menambah beban pikiran, menambah stres, dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, aktivitas bersama dapat menjadi bagian dari upaya membantu penyintas menjalani masa pengungsian dengan tetap melakukan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Layanan LDP dilaksanakan melalui koordinasi antara relawan dan NGO. Setelah subklaster diaktifkan, para pihak menyusun kegiatan, melaksanakan aksi bersama, kemudian melakukan evaluasi untuk melihat dampak layanan terhadap penyintas.

Melalui pendekatan berbasis asesmen dan prioritas kelompok rentan tersebut, layanan dukungan psikososial diarahkan tidak hanya untuk merespons kondisi psikologis penyintas, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan dan memulihkan keberfungsian sosial masyarakat terdampak bencana.