Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi prioritas utama.

Menko PMK  memastikan, kehidupan masyarakat segera pulih kembali melalui penyelesaian berbagai hambatan, baik administratif maupun di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK, dalam Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas, Menko PMK mengundang Ketua Tim Pelaksana Satgas PRR beserta jajaran untuk membedah berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehab rekon, serta merumuskan langkah percepatan yang perlu segera ditindaklanjuti. “Kami menerima laporan dari Ketua Tim Pelaksana Satgas mengenai progres capaiannya dan apa saja yang perlu untuk dipecahkan, ditindaklanjuti secara cepat,” ujar Menko PMK.

Menko PMK menyampaikan, bahwa capaian penanganan sejauh ini menunjukkan progres yang baik, namun diperlukan langkah lanjutan yang lebih cepat dan terkoordinasi agar pemulihan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak. “Capaian pemulihan pascabencana di tiga provinsi sampai saat ini sudah sangat bagus, tetapi tentu saja kita harus melangkah kepada tahap berikutnya,” ujar Pratikno.

Ia menegaskan,  percepatan rehab rekon harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.  “Kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melakukan pelayanan maksimal penanganan bencana, rehab rekon secara cepat, secara akuntabel, sehingga masyarakat bisa pulih kembali bukan hanya masalah infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan juga pemulihan ekonomi,” tegas Menko PMK.

Menko PMK menjelaskan, bahwa sebagai tindak lanjut rapat, pemerintah memfinalisasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas, sebagai acuan dalam pelaksanaan program serta memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih terarah dan terpadu.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengantisipasi kondisi kedaruratan akibat bencana susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sehingga penanganan tanggap darurat tetap berjalan beriringan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kita juga terus mengantisipasi tanggap darurat karena bencana datang bertubi-tubi. Bukan hanya bencana yang terjadi pada November-Desember yang lalu, bahkan pada hari-hari terakhir sampai dengan kemarin pun masih ada banjir susulan lagi di beberapa tempat,” kata Pratikno.

Menko PMK menegaskan, pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.