Aceh, InfoPublik — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat proses restorasi puluhan ribu arsip pertanahan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh pada 26 November 2025. Sedikitnya 95.000 arsip berupa buku tanah dan surat ukur dilaporkan basah dan rusak, sementara 165.000 warkah terdampak di delapan kabupaten/kota.

Kerusakan arsip tersebut berimbas langsung pada terganggunya layanan pertanahan di wilayah terdampak. Dokumen yang menyimpan data hak atas tanah masyarakat itu terendam air dan lumpur, sehingga membutuhkan proses pemulihan bertahap sebelum dapat kembali digunakan sebagai dasar layanan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, menyatakan bahwa tanpa percepatan, proses pemulihan 165.000 dokumen bisa memakan waktu hingga lima tahun. Karena itu, pihaknya menargetkan seluruh arsip terdampak dapat direstorasi sebelum akhir 2026. “Kalau dihitung normal bisa sampai lima tahun. Karena itu kami berkolaborasi agar normalisasi pelayanan melalui restorasi bisa dipercepat,” ujar Arinaldi dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, di Aceh, Kamis (26/2/2026).

Restorasi dilakukan melalui pembersihan, pengeringan, pemilahan, hingga pemulihan fisik dokumen. Selain itu, ATR/BPN menyiapkan langkah lanjutan berupa digitalisasi arsip guna mengurangi risiko serupa di masa mendatang.

Empat institusi terlibat dalam proses ini, yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Keterlibatan STPN sekaligus menjadi sarana pembelajaran teknis bagi para taruna dalam penanganan arsip terdampak bencana.

Arinaldi menegaskan bahwa restorasi tidak hanya berfokus pada penyelamatan fisik dokumen, tetapi juga transformasi sistem layanan. Menurutnya, kantor pertanahan yang terdampak diharapkan dapat bangkit dengan sistem yang lebih modern dan berbasis digital.  “Kita tidak hanya bicara pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Harapannya kantor pertanahan yang terdampak lahir kembali menjadi kantor modern dengan layanan digital,” katanya.

Kepala ANRI, Mego Pinandito, menambahkan bahwa penyelamatan arsip memerlukan ketelitian tinggi serta koordinasi lintas lembaga. ANRI menerjunkan tenaga profesional untuk mendampingi jajaran BPN daerah dalam memulihkan arsip satu per satu.

Ia menekankan bahwa penanganan arsip terdampak bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara kementerian sebagai pemilik arsip, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya.

Percepatan restorasi arsip pertanahan di Aceh menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan layanan publik pascabencana.