Sumbar, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, pada Selasa (13/1/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terukur, dan berpihak pada masyarakat terdampak. Salah satu sorotan utama adalah pemanfaatan dashboard kebencanaan dan sistem data real time sebagai dasar pengambilan keputusan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam arahannya memberikan apresiasi terhadap kecepatan dan kekompakan Sumbar dalam menangani bencana hidrometeorologi. Ia menilai, dibandingkan hari-hari awal bencana, kondisi di Sumbar menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi pemerintahan, layanan publik, maupun koordinasi lintas sektor.

“Dari saya datang, sudah ada dashboard kebencanaan. Ini sangat membantu. Lalu ada juga Sakato Plan. Forkopimda rapat intens dua kali sehari, koordinasi dilakukan terus-menerus. Semua bergerak,” ujar Tito.

Ia menyebut Sumbar sebagai salah satu daerah yang menunjukkan pemulihan tercepat pascabencana. Menurutnya, dengan basis data yang kuat dan koordinasi yang rapi, pemerintah pusat dapat lebih mudah memastikan dukungan yang dibutuhkan daerah selama masa pemulihan.

“Saya melihat kekompakan di sini. Ini contoh baik bagaimana daerah bisa bangkit cepat dengan basis data dan sinergi,” tambahnya, sembari mengingatkan agar proses distribusi bantuan tidak dipersulit oleh kendala administratif.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, juga menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda, dunia usaha, relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi sehingga fase tanggap darurat dapat dilewati dengan baik, tanpa menghentikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

“Bencana ini berdampak luas dan berat. Namun pemerintahan tetap berjalan, dan kita berkomitmen memastikan kehidupan masyarakat terus berlanjut meskipun diuji oleh musibah,” ungkap Mahyeldi.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui dashboard kebencanaan Pemprov Sumbar, tercatat sekitar 307 ribu jiwa terdampak, dengan 264 orang meninggal dunia, 72 orang masih dinyatakan hilang, serta 401 orang mengalami luka-luka, yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Kerusakan permukiman meliputi ribuan rumah rusak ringan, sedang, hingga berat, termasuk ratusan unit rumah yang hanyut.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari penderitaan masyarakat yang harus kita pulihkan bersama,” tegas Mahyeldi yang akrab disapa Buya.

Buya juga menjelaskan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai sekitar Rp33,5 triliun, dengan sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Sementara itu, kebutuhan pascabencana diperkirakan mencapai Rp21,44 triliun yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pemprov Sumbar pun telah bergerak cepat menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) berbasis data real time. Upaya ini didukung inovasi seperti dashboard kebencanaan dan aplikasi Sakato Plan guna memastikan pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, serta pemulihan rasa aman masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya memasukkan perspektif perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah didorong membuka ruang asesmen kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk memastikan akses layanan dasar, ruang aman bagi perempuan, serta dukungan bagi anak-anak terdampak bencana. Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas agar tidak terpinggirkan dalam proses pemulihan.

Tidak hanya itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan bahwa seluruh wilayah terdampak di Sumbar telah memasuki fase transisi pemulihan. Akses jalan nasional sebagian besar telah kembali terhubung, hunian sementara berjalan cepat, dan tidak terdapat penambahan korban jiwa meskipun masih ada warga yang dinyatakan hilang.

Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan dukungan data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen bersama, Pemprov Sumbar optimistis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan lebih tangguh ke depan. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)