Pemda Harus Siapkan Masa Transisi Tanggap Darurat Bencana Menuju Pemulihan

: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah/ dok. BNPB.


Oleh Jhon Rico, Kamis, 23 Januari 2025 | 16:43 WIB - Redaktur: Untung S - 199


Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa dalam fase penanganan darurat, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan masa transisi tanggap darurat menuju pemulihan secara paralel.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BNPB saat memberikan beberapa butir arahan terkait penanggulangan bencana yang harus segera dilakukan dalam forum Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Adapun dalam fase ini, pemerintah daerah harus segera membuat data terkait dampak kerusakan infrastruktur bangunan, baik rumah warga maupun segala sarana dan prasarana umum lainnya.

Khusus untuk rumah masyarakat yang terdampak, BNPB dapat memberikan dukungan penuh, baik bagi untuk rumah rusak ringan, sedang hingga berat. Dalam hal ini, BNPB tidak ingin pendataan terlalu lama agar seluruh rangkaian transisi darurat dapat segera dilakukan sehingga masyarakat tidak menunggu begitu lama.

"Rumah masyarakat yang rusak ringan, sedang dan berat, itu yang dibantu pemerintah pusat melalui BNPB,” kata Suharyanto dalam keteranganya, Kamis (23/1/2025).

"Nanti segera diajukan dengan data-data yang lengkap agar bisa segera turun bantuannya,” tambah dia.

Terkait infrastruktur seperti jembatan yang rusak, BNPB meminta dukungan kepada TNI dan Polri untuk segera membangun jembatan belly.

Kepala BNPB akan meminta Mabes TNI untuk mendukung dalam proses pemasangannya.

Di sisi lain, jelas dia, jembatan pun dapat dibangun secara permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB.

“Untuk jembatan yang rusak nanti bisa dibuat sementara Jembatan belly. Saya akan memohon dukungan ke Mabes TNI nanti. Jadi nanti dipasang dulu. Apakah nanti mau permananen nanti melalui program RR BNPB,” jelas Suharyanto.

Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Adapun tahap proses penanggulangan bencana selanjutnya menurut Suharyanto adalah fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam fase ini, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah agar membuat Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), sebab dokumen tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat tingkat pusat.

"Harus dibuat R3P. Itu nanti dijadikan bahan rapat koordinasi pusat,” kata Suharyanto.

Kepala BNPB mencontohkan, dalam dokumen R3P itu seluruh kementerian/lembaga terkait dapat memberikan dukungan sesuai koridornya. Seperti misalnya terdapat sekolah yang rusak akibat banjir, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dapat memberikan intervensi demi pulihnya kegiatan belajar dan mengajar dan seterusnya.

"Terkait sekolah rusak itu bisa menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Atau misal jalan dan jembatan, jika daerah tidak punya anggaran bisa ke PU atau BNPB,” ujar Suharyanto.

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Jhon Rico
  • Senin, 3 Februari 2025 | 22:45 WIB
Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Korban Banjir Bandang di Bima
  • Oleh Jhon Rico
  • Minggu, 2 Februari 2025 | 08:52 WIB
Kepala BNPB Rumuskan Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir di Kalbar
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Sabtu, 1 Februari 2025 | 06:38 WIB
Menko PMK: Pemerintah Maksimal Bantu Korban Banjir di Mempawah
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Sabtu, 1 Februari 2025 | 06:08 WIB
Pj Gubernur Kalbar: Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Penanganan Bencana
  • Oleh Jhon Rico
  • Kamis, 30 Januari 2025 | 21:36 WIB
BNPB Dukung Percepatan Penanganan Bansor di Kabupaten Mamuju
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Kamis, 30 Januari 2025 | 19:03 WIB
Pj Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Kepala BNPB