: BNPB melakukan pertemuan koordinasi dengan Pemprov Sulsel untuk membahas penanganan darurat banjir dan longsor Kabupaten Luwu, Minggu (5/5/2024)/ dok. BNPB.
Jakarta, IntoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk membahas penanganan darurat banjir dan longsor (bansor) di Kabupaten Luwu.
Setelah diskusi berakhir, tim BNPB melanjutkan untuk meninjau pos komando (posko) yang berada di lokasi terdampak.
Dalam pertemuan koordinasi melalui keterangan yang diterima InfoPublik, Senin (6/5/2024), BNPB mendapatkan penjelasan terkait dengan perkembangan situasi dan kebutuhan mendesak pascabencana banjir dan longsor, khususnya di Kabupaten Luwu.
Pada koordinasi tersebut Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati yang didampingi Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB bertemu dengan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan dan Pj. Bupati Luwu. Forkompimda Luwu turut hadir pada rapat tersebut.
Merespons bencana di Kabupaten Luwu, BNPB telah menyalurkan dukungan dana siap pakai Rp500 juta untuk operasional tanggap darurat.
Selain ituk BNPB mendorong bantuan dukungan logistik dan peralatan.
Bantuan perlengkapan dan peralatan berupa tenda pengungsi 2 unit, genset 2 unit, tenda keluarga 50 unit, kasur lipat 50 buah, hygiene kit 200 paket, selimut 500 lembar, matras 500 lembar, velbed 50 unit, dan terpal 500 lembar.
Kemudian, perlengkapan bayi 100 paket, perlengkapan pakaian wanita 500 paket, perlengkapan pakaian pria dewasa 500 paket, sarung 300 lembar, lampu solar panel 5 unit, lampu air garam 300 unit, perahu karet dan mesin 1 unit dan penjernih air (echo H20) 100 unit.
Sedangkan bantuan makanan berupa sembako 500 paket, air mineral 500 dus dan makanan siap saji 500 paket.
BNPB juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk dukungan sumber daya di antaranya dengan KemenPUPR terkait dukungan alat berat untuk pembersihan timbunan longsor.
Termasuk dengan Kemensos pada penyediaan kebutuhan dasar untuk masyarakat, dan KemenATR/BPN dan KLHK pada masalah alih fungsi lahan di Kabupaten Luwu.
Kemudian, berkoordinasi dengan PVMBG dan MAPIN terkait analisis potensi dan dampak longsor melalui peta spasial dan satelit Sentinel Asia.
Sementara itu, dalam rangka melihat situasi terkini Pj. Gubernur Sulsel bersama Kapolda telah melaksanakan pantauan udara menggunakan helikopter pada Sabtu (4/5/2024).
Pantauan bertujuan untuk mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah-langkah bantuan selanjutnya.
Berdasarkan pemantauan terlihat bencana banjir telah berdampak luas pada lahan persawahan, fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran serta rumah-rumah penduduk.
Dalam mendukung penanganan darurat Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan No 488/V/Tahun2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat, Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang berlaku mulai 3 Mei sampai 16 Mei 2024.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin menyampaikan atensi saat ini masih terdapat 3.000 warga di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu yang terisolasi imbas banjir dan longsor. Putusnya akses jalan, menjadi salah satu kendala distribusi bantuan.