Kepala BNPB Minta Forkopimda Humbang Hasundutan Tetap Waspada Bencana

: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberi arahan dalam Rakor Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Baktiraja, Humbang Hasundutan Senin (4/12/2023)/ dok. BNPB.


Oleh Jhon Rico, Senin, 4 Desember 2023 | 21:51 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 32


Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengingatkan segenap unsur forkopimda di Kabupaten Humbang Hasundutan tetap waspada terkait adanya prakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut bahwa hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi masih berpotensi terjadi sampai sepekan ke depan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Baktiraja di Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (4/12/2023).

"Diperkirakan ke depan akan masih berlangsung hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi sampai sepekan kedepan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jadi tolong disampaikan ke kepala desa, camat, babinsa, bhabinkamtibmas, polsek dan seterusnya,” kata Suharyanto.

Apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dalam durasi lebih dari satu jam, ia berpesan agar masyarakat yang tinggal di wilayah zona merah maupun di lereng tebing segera evakuasi secara mandiri ke tempat yang lebih aman.

Menurut catatan Suharyanto, dari rentetan kejadian banjir bandang dan tanah longsor yang memakan korban rata-rata disebabkan karena masyarakat tidak atau terlambat melakukan evakuasi saat terjadi hujan intensitas tinggi dalam durasi cukup lama.

"Jika terjadi hujan lebat dengan durasi lebih dari satu jam, maka masyarakat yang tinggal di lahan kritis di lereng tebing harus diungsikan. Karena rata-rata korban terjadi karena masyarakat di lokasi rawan longsor tetap di rumah pada saat hujan deras. Kemudian longsor. Itu itungannya detik, jadi sangat cepat," ujar Suharyanto.

Mantan Pangdam V Brawijaya itu kemudian mencontohkan kisah sukses seorang kepala desa di Nusa Tenggara Timur yang berhasil menyelamatkan warganya dari petaka banjir bandang.

Kepala desa itu menurut cerita Suharyanto, mengajak warganya yang tinggal di daerah rawan bencana untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman sebelum banjir bandang terjadi.

"Benar saja, kurang dari satu jam, air bah datang dan menggulung semua yang ada. Permukiman masyarakat rusak parah, namun tidak satupun warga menjadi korban," jelas dia.

Tentunya hal ini dapat dijadikan teladan bagi seluruh aparatur negara, termasuk para peserta rapat yang hadir di Kantor Bupati Humbang Hasundutan.

"Di NTT ada seorang kepala desa. Begitu hujan satu jam dia keluar pakai payung dan jas hujan lalu diketok itu rumah-rumah masyarakat meminta mereka agar mengungsi ke daerah yang aman. Betul itu. Tidak ada satu jam banjir bandang datang. Kemudian tidak ada korban dan semua selamat,’ tambah Suharyanto.

Kepala BNPB juga memotivasi seluruh peserta rapat yang hadir untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sebab, jelas dia, hal itu sudah menjadi kewajiban seluruh aparatur negara yang disumpah berdasarkan kepercayaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Itu tugas kita. Kita sebagai aparat negara ketika mau lebih bersusah payah dan keluar dari zona nyaman, maka semua masyarakat bisa diselamatkan,” tegas Suharyanto.

Dukungan Dana Senilai Rp500 Juta

Dalam kunjungan kerja di Humbang Hasundutan, BNPB sebagai representasi negara juga membawa dukungan guna percepatan penanganan bencana banjir bandang yang terjadi pada Jumat (1/12/2023.

Dana Siap Pakai senilai Rp500 juta diserahkan kepada Bupati Humbang Hasundutan. Adapun DSP digunakan untuk fase pertolongan awal termasuk penanganan pengungsi pada masa tanggap darurat.

"Kami membawa beberapa bantuan. Tentunya ini sifatnya sementara. Tolong ini dimanfaatkan untuk fase pertolongan awal pada masa tanggap darurat,” jelas Suharyanto.

Lebih lanjut, Suharyanto juga mengatakan bahwa BNPB akan tetap memberikan dukungan hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Jika ada masih ada kebutuhan lain yang mendesak, Suharyanto meminta agar pemerintah kabupaten segera mengusulkan ke BNPB. “Jika kurang, nanti usulkan,” kata Suharyanto.

Selain DSP, BNPB juga menyerahkan dukungan logistik dan peralatan berupa tenda pengungsi 2 unit, tenda keluarga 50 unit, sembako 200 paket, selimut 200 lembar, matras 200 buah, velbed 200 unit, lampu tower 2 unit, genset listrik 5 unit dan mesin pompa air beserta selang sebanyak 10 unit.

Pencarian dan Pertolongan

Bencana banjir bandang di Humbang Hasundutan telah menyebabkan dua orang warga meninggal dunia dan 10 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim gabungan hingga saat ini pun masih berupaya melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

Kepala BNPB meminta upaya tersebut dapat dimaksimalkan dengan segenap kemampuan yang ada.

Jika rentang waktu operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup, maka hal itu harus didiskusikan dengan pihak keluarga.

Menurut Suharyanto, apabila kemudian keluarga korban menghendaki agar upaya pencarian dan penyelamatan dilanjutkan, maka pemerintah daerah agar tetap melaksanakan sesuai permohonan.

“Pencarian pertolongan golden time-nya itu 7 x 24 jam. Ini nanti dirapatkan. Seandainya tujuh hari belum ketemu, nanti diskusi antara Bupati dengan pihak keluarga. Kalau keluarga belum terima, maka ya dicari,” kata Suharyanto.

Lebih lanjut, Suharyanto juga menekankan agar pemerintah daerah segera menyiapkan segala hal yang dianggap perlu dalam masa transisi dari darurat menuju rehabilitas dan rekonstruksi.

Tentunya hal itu dapat dilakukan secara paralel, sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama merasakan penderitaan atas kejadian bencana yang juga berdampak pada 35 rumah.

“Tidak usah ada jeda. Tidak usah ada masa tunggu. Semakin kita lambat, maka semakin warga yang terdampak ini dapat pulih. Jadi paralel aja. Sekarang kita fokus ke pencarian korban dan pengungsian. Di satu sisi juga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi juga jalan,” ujar Suharyanto.

Terkait rencana relokasi warga pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi mendatang, Suharyanto juga merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat menyiapkan lahan yang berada di wilayah aman dan tidak memiliki sengketa masalah.

Dengan begitu, proses pengerjaannya dapat lebih dipercepat. “Untuk pemindahan warga yang 35 rumahnya rusak berat, pemerintah daerah saya minta segera menyiapkan lokasinya.  Lahannya harus betul-betul clear. Jangan lahan-lahan yang bermasalah,” tegas Suharyanto.

 

Berita Terkait Lainnya