Indonesia Dorong Isu HAM Dibahas Terbuka di ASEAN Human Rights Dialogue 2023

:


Oleh Eko Budiono, Rabu, 3 Mei 2023 | 16:41 WIB - Redaktur: Untung S - 215


Jakarta, InfoPublik  – Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue 2023 sebagai platform dialog terbuka dan transparan, guna pembahasan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan telah memperoleh dukungan negara-negara ASEAN.

Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2023).

“Inisiatif itu diharapkan akan berkontribusi dalam penciptaan lingkungan kerja yang adil bagi pekerja migran, pelindungan berbasis korban pada penanganan kontra radikalisme dan ekstrimisme, penanggulangan perdagangan orang, serta melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak,”  kata  Faizasyah.

Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sekaligus Ketua AICHR 2023, Yuyun Wahyuningrum, saat memimpin AICHR ke-36 Maret 2023, menekankan bahwa inisiatif Indonesia melalui kegiatan konsultasi, praktik terbaik, dan lokakarya, akan merangkul kepentingan seluruh negara anggota ASEAN dalam memajukan isu HAM.

Melalui kepemimpinan Indonesia, AICHR untuk pertama kalinya melakukan Country Learning Visit. Para wakil negara anggota ASEAN telah berkunjung ke Kota Bogor, dan Desa Agroeduwisata Mulyaharja untuk melihat secara langsung keberhasilan Pemerintah Daerah melakukan promosi, pemajuan, dan pelindungan HAM.

Selain itu, telah diselenggarakan juga pertemuan antarmuka AICHR dengan sejumlah badan sektoral yakni ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW), ASEAN Committee on Women (ACW), Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), serta mitra wicara Uni Eropa dan Australia. 

Keterangan Foto: AICHR ke-36 dukung inisiatif Indonesia ASEAN Human Rights Dialogue 2023 sebagai platform dialog terbuka dan transparan pembahasan isu HAM di kawasan. (Foto: Kemlu).