1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Papua tidak lagi Jadi Penonton Investasi

Jakarta, InfoPublik – Investasi di Papua menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam satu dekade terakhir. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang berlangsung di tanah mereka, tetapi juga aktif berpartisipasi dan merasakan manfaatnya secara langsung.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Imam Soejoedi, menegaskan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam memaksimalkan potensi investasi di Papua. Menurutnya, dibutuhkan koordinasi yang kuat untuk mewujudkan visi pembangunan yang terintegrasi.

"Seperti halnya sebuah tim sepak bola, untuk mencetak gol, setiap pemain di berbagai posisi harus memiliki tujuan yang sama," ujar Imam dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema "10 Tahun Membangun Papua Dengan Pendekatan Indonesia-Sentris," yang diselenggarakan pada Senin (14/10/2024).

Beberapa proyek investasi besar seperti pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, smelter tembaga, dan pengembangan industri tebu di Papua menjadi sorotan dalam diskusi ini. Imam menekankan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja sangat penting, sehingga mereka tidak hanya sekadar menjadi penonton dalam proses pembangunan.

Untuk mempersiapkan masyarakat Papua, pemerintah juga meluncurkan berbagai program vokasi dan pelatihan. Melalui sertifikasi yang tepat, diharapkan tenaga kerja lokal dapat bersaing di berbagai industri besar yang akan berkembang di wilayah tersebut.

"Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar siap bersaing," jelas Imam.

Selain itu, Imam menambahkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama melalui transfer teknologi dan peningkatan pengetahuan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal juga menjadi perhatian utama. Imam menegaskan bahwa UMKM di Papua harus didorong untuk terlibat dalam rantai pasok industri besar, seperti melalui penyediaan jasa katering dan logistik.

"Pemerintah, melalui Kementerian Investasi/BKPM, telah mempermudah proses perizinan bagi UMKM agar mereka bisa naik kelas dan turut serta dalam rantai pasok industri besar," ujarnya.

Imam juga menjelaskan bahwa semua pihak harus memiliki visi yang sama dalam menghadapi tantangan geografis dan sosial-ekonomi di Papua. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Dengan upaya tersebut, Imam berharap Papua tidak hanya menjadi penonton dalam arus investasi yang terus berkembang, tetapi dapat berperan sebagai aktor utama yang memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.