Adanya Tol Laut, Terjadi Peningkatan Perekonomian di Daerah 3TP

Jakarta, InfoPublik - Sejak diluncurkan pada 2015, Tol Laut telah mengalami banyak perkembangan, baik dari segi trayek, armada, maupun dampaknya terhadap perekonomian daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema 10 ‘Tahun Menghubungkan Indonesia untuk Pemerataan dan Keadilan’ pada Senin (30/9/2024).

"Awal peluncurannya, program ini hanya melayani 11 trayek dengan subsidi penuh dari pemerintah. Namun kini, jumlah trayek telah berkembang pesat menjadi 39 trayek," kata Menhub Budi.

Pemerintah menetapkan wilayah Timur menjadi prioritas program Tol Laut berdasarkan kondisi perekonomian yang masih memerlukan dukungan.

Dengan memilih titik-titik di wilayah 3TP yang memiliki kondisi ekonomi kurang berkembang dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi, program ini dapat memberikan dampak nyata.

“Presiden mengintervensi, bahwa logistik di daerah timur itu belum maksimal. Dengan dasar itu, ada inisiasi untuk menghubungkan dari Barat ke Timur melalui infrastruktur konektivitas yang murah," kata Menhub Budi.

Dalam upayanya mendukung Tol Laut, pemerintah telah membangun 100 unit kapal untuk mendukung armada Tol Laut dan angkutan perintis di daerah-daerah terpencil. Dari 39 trayek yang telah beroperasi, sebagian besar masih disubsidi oleh pemerintah.

Namun, ke depan, kata Menhub Budi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut, beberapa trayek dapat beralih menjadi angkutan komersial yang mandiri.

“Ilustrasi sederhana, kalau di darat itu seperti Kopaja. Tempat-tempat yang tidak mencapai break even point (BEP), itu disubsidi. Sama halnya dengan Tol Laut, angkutan yang disubsidi ini bisa menjadi angkutan komersil jika volume muatannya sudah memadai,” kata Menhub Budi.

Kebijakan ini bertujuan agar subsidi pemerintah dapat dialokasikan lebih efektif, hanya untuk trayek yang benar-benar memerlukan dukungan. Salah satu contoh nyata dari perubahan ini dapat dilihat di Maluku Utara (Malut).

Awalnya, trayek di Maluku Utara sepenuhnya disubsidi pemerintah dengan kapasitas angkut 20-40 kontainer. Namun, seiring waktu, trayek ini kini dapat beroperasi mandiri tanpa subsidi.

Subsidi yang tadinya dialokasikan untuk Maluku Utara dapat dialihkan ke kota-kota lain yang masih membutuhkan dukungan.

Hal ini, kata Menhub Budi menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah, ketergantungan terhadap subsidi pemerintah dapat berkurang secara bertahap.

"Serta memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan ke wilayah-wilayah lain yang masih membutuhkan," kata Menhub Budi.