10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Fokus pada Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sinergi antara sistem kesehatan, pendidikan, dan vokasi. Dalam sepuluh tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), langkah-langkah strategis tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak positif di seluruh fase kehidupan manusia, mulai dari tahap prenatal hingga usia lanjut.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menegaskan pentingnya kebijakan yang holistik untuk mencapai pembangunan SDM yang optimal. "Pembangunan SDM yang efektif memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup semua fase kehidupan, dari prenatal hingga usia lanjut," ujar Nunung dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional’ pada Selasa (17/9/2024).

Perbaikan Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut data Kemenko PMK, Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang mencakup kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, telah mengalami peningkatan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Salah satu kemajuan utama terlihat pada sektor kesehatan dengan penurunan angka stunting, yang menjadi bukti nyata dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menciptakan lapangan pekerjaan melalui berbagai regulasi yang memperkuat pendidikan vokasi dan mengintegrasikannya dengan sektor industri. Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah sistem informasi ketenagakerjaan yang menghubungkan penyedia pendidikan vokasi dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Tantangan utama adalah memastikan lulusan vokasi siap menghadapi dunia kerja yang dinamis. Sekolah vokasi yang direncanakan di KEK akan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan industri di kawasan tersebut,” kata Nunung.

Fokus pada Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas kesehatan melalui program perlindungan sosial, seperti BPJS Kesehatan, yang kini mencakup 98,16 persen dari populasi Indonesia—melampaui target yang telah ditetapkan. Nunung menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan mendapat subsidi dari pemerintah, sementara mereka yang mampu tetap berkontribusi melalui pembayaran mandiri.

“Penting untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial berjalan efektif dan tanpa tumpang tindih. Kami terus memperbaiki mekanisme ini agar manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal,” ujar Nunung.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, mencakup penguatan pendidikan vokasi, sistem kesehatan yang kokoh, dan perlindungan sosial yang menyeluruh, pemerintah optimis dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi maksimal dalam menyongsong Indonesia Emas.