Kepemimpinan Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan hingga 0,83 Persen dalam Satu Dekade

Jakarta, InfoPublik – Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting dalam menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar sembilan persen dalam satu dekade terakhir. Selain itu, kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen melalui berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Perekonomian, menilai bahwa strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut disampaikan Ferry saat Dialog Satu Dekade Membangun Indonesia Maju yang disiarkan di Youtube Forum Merdeka Barat (FMB) 9 pada Senin (9/9/2024).

“Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11 persen, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar sembilan. Bahkan, kemiskinan ekstrem yang awalnya berada di angka enam persen kini telah turun menjadi 0,83 persen,” kata Ferry.

Tantangan dan Pilar Kebijakan Ekonomi

Di balik capaian tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun tantangan global, terutama di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah selama sedekade terakhir memiliki tiga pilar utama untuk menurunkan kemiskinan:

1. Menjaga Daya Beli Masyarakat: Ferry menjelaskan bahwa pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai. Program-program ini berperan penting dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin. "Ketika pandemi memuncak dan angka kemiskinan melonjak pada 2020, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi langsung digenjot oleh pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujarnya.

2. Pemberdayaan Ekonomi: Program-program pemberdayaan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan. Tujuannya adalah untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

3. Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan selama era Presiden Jokowi, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital, berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan ekonomi di berbagai daerah terpencil. "Hal ini penting untuk pemerataan ekonomi dan membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau," kata Ferry.

Ke depan, Ferry menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Upaya reformasi struktural juga akan terus dilaksanakan, seperti yang sudah dilakukan melalui Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau.