:
Oleh MC Kota Bandung, Selasa, 21 Maret 2017 | 20:46 WIB - Redaktur: Tobari - 1K
Bandung, InfoPublik - Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung dinilai sukses menghadirkan perubahan yang merata di masyarakat. Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
Walikota Bandung M. Ridwan Kamil menuturkan bahwa konsep PIPPK adalah konsep yang paling benar dalam teori pembangunan apapun. Ia berpandangan bahwa pada hakikatnya, pembangunan adalah kebersamaan, antara pemerintah, masyarakat, dan professional.
“Kalau masih ada pola pikir di otak kita yang mengatakan perubahan hanya tanggung jawab pemerintah, saya katakan itu salah besar. Itu primitif,” ujar Walikota Ridwan dalam acara Peluncuran PIPPK Tahun 2017, di Plaza Balaikota Bandung, Selasa (21/3).
Sebaliknya, jika masyarakat sebuah negara telah mampu turut berpartisipasi dalam urusan pembangunan negara tersebut, itulah ciri negara yang beradab. Melalui PIPPK, Ridwan yakin bahwa Kota Bandung sudah dekat dengan tujuan itu.
“Jadi semangatnya di kelurahan, kecamatan, hingga di pusat. Masyarakat harus menjadi lebih pintar, lebih sejahtera, dan lebih mandiri, bisa menolong diri sendiri, bisa menyejahterakan lingkungan sendiri, dan bisa menyukseskan program dengan inisiatif sendiri,” imbuh pria lulusan University of California Amerika Serikat itu.
Ridwan menekankan, konsep PIPPK bukanlah program politik, melainkan murni teori pembangunan. Ia menjelaskan, PIPPK merupakan konsep desentralisasi di mana kekuatan pembangunan disebarkan secara merata ke seluruh wilayah dan organisasi kemasyarakatan, dengan tujuan untuk mempercepat hadirnya perubahan.
“Perubahan itu cepat karena dibelanjakan oleh masyarakat sendiri dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Supaya merata, tidak ada satu jengkal pun RW-RW yang tidak ada sentuhan pembangunan, supaya berdaya karena masyarakat yang mengerjakan dengan kerja sama,” tuturnya.
Ia lalu menjelaskan pencapaian PIPPK selama 2016. Sepanjang 526.000 m2 jalan-jalan lingkungan diperbaiki, 762 unit rumah warga miskin yang dibedah oleh masyarakat, 335 unit MCK umum dibangun, 210.000 meter gorong-gorong diperbaiki,.
Kemudian, 51 taman-taman baru hadir di kewilayahan, 242 gapura baru menyambut di pintu masuk jalan-jalan kecil, 2.357 unit sumur resapan dibangun untuk penyerapan air tanah, 124 masjid direnovasi, dan sekitar 700 titik lampu diperbaharui.
“Baru satu tahun saja angka-angka itu luar biasa, menandakan bahwa pembangunan yang merata ini konsep yang paling baik dalam mendistribusikan uang rakyat kembali ke rakyat,” katanya.
Tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung menganggarkan Rp207.957.546.235 sementara penyerapan anggaran mencapai Rp199.868.187.911 (penyerapan 96,11%). Selain itu, pelaksanaan PIPPK Tahun 2016 ini juga menyerap partisipasi masyarakat sebesar Rp36.266.874.140 atau 18,15% dari total penyerapan anggaran PIPPK Tahun 2016.
Pada tahun 2017, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Anton Sugiana mengatakan ada beberapa penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, yakni penyiapan instrumen pedoman teknis dan membangunpersamaan persepsi, filosofi, dan mekanisme PIPPK.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan juga menjadi fokus PIPPK tahun 2017.
“Kami telah mempersiapkan berbagai instrumen pengukuran keberhasilan pembangunan melalui PIPPK, antara lain pengukuran indeks kebahagiaan keluarga di tingkat kelurahan, indeks kemasyarakatan sebagai rapor tingkat ketaatan dan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ada juga pengukuran indeks pembangunan manusia lokal dari setiap kelurahan se-Kota Bandung,” ucap Anton. (MC Bandung/toeb)
