:
Oleh Juliyah, Kamis, 19 Januari 2017 | 08:30 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah siapkan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia terutama yang tinggal di kawasan perdesaan, transmigrasi dan daerah 3T.
Hal tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk melanjutkan keberhasilan capaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), salah satunya dengan meluncurkan program nasional Universal Access (UA) 2019.
"Akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia capaiannya ditarget bisa 100 persen," kata Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Wijanarko Setyawan, saat memimpin rapat koordinasi penyediaan air bersih dan sanitasi pada kawasan perdesaan, transmigrasi dan daerah 3T (daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) seperti dalam keterangan Kemenko PMK di Jakarta, Rabu (18/1).
Ia menjelaskan, sebagai upaya peningkatan Koordinasi dalam pencapaian penyediaan air minum dan sanitasi ini, dibentuk suatu kelompok kerja (POKJA) atau gugus tugas percepatan penyediaan air minum dan sanitasi. "Berdasarkan peraturan presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi, presiden telah menunjuk Menko PMK sebagai ketua gugus tugas sekaligus pengarah," ujarnya.
Sementara itu, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) menjelaskan, saat ini telah ada dua program yang dijalankan pemerintah dalam upaya percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi.
Program-program itu diantaranya Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang merupakan platform air minum dan sanitasi perdesaan yg saat ini sudah berjalan di tahap ketiga dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Direktur Eksekutif Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Josrizal Zain, PPSP adalah program nasional yang dimiliki pemerintah dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang merupakan dokumen cetak biru berisi pembangunan sanitasi sebuah kota/kabupaten yang komprehensif. "Saat ini sudah 465 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki SSK," ungkapnya.
Hadir dalam rakor diantaranya, perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bappenas.
