Nusantara
Program MCP difokuskan pada delapan area strategis yang rawan terjadi tindak pidana korupsi, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.
