Jakarta, InfoPublik – Perputaran dana judi online pada semester I 2026 turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski menunjukkan perkembangan upaya pemerintah menekan perjudian digital, penguatan penegakan hukum terhadap bandar, jaringan kejahatan, dan aliran dana dinilai masih diperlukan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, pemberantasan judi online membutuhkan sinergi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama dalam mengintegrasikan pencegahan di ruang digital dengan penindakan terhadap pelaku kejahatan.
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses terhadap situs perjudian, tetapi harus dilanjutkan dengan penelusuran pelaku, jaringan, dan aliran dana yang menopang aktivitas ilegal tersebut. Kemkomdigi berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital, sementara Polri bertugas menindak pelaku melalui proses penegakan hukum.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Salah satu upaya penindakan terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam kasus tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam menelusuri rekening penampung, mengungkap pihak yang mengendalikan jaringan perjudian, serta memutus aliran dana yang menopang operasional kejahatan digital.
Tantangan pemberantasan judi online juga semakin kompleks karena jaringan pelaku beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang digunakan pelaku teridentifikasi berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Selain memanfaatkan infrastruktur lintas negara, pelaku juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meutya mengingatkan penanganan terhadap rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online perlu dilakukan secara cermat agar tidak berdampak pada masyarakat yang rekeningnya disalahgunakan.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.
Karena itu, penguatan koordinasi Kemkomdigi dan Polri menjadi penting, terutama dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, serta menelusuri jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.
Melalui sinergi pencegahan dan penegakan hukum, pemerintah berupaya tidak hanya membatasi akses masyarakat terhadap konten perjudian, tetapi juga membongkar jaringan pelaku, menindak bandar, dan memutus aliran dana yang menjadi sumber keberlangsungan judi online.