Jakarta, InfoPublik - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas judi daring. Penyitaan tersebut dilakukan dengan memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung aliran dana hasil perjudian.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari temuan penyidik saat melakukan patroli siber terhadap situs judi daring berinisial A.
"Sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung, baik dengan identitas inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda," kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Setelah menemukan situs tersebut, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengidentifikasi aktivitas perjudian, termasuk sistem pemasangan taruhan dan metode pembayaran. Transaksi dilakukan melalui berbagai saluran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.
Situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan, antara lain hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, hingga poker. Sindikat ini juga diduga menggunakan infrastruktur server di Finlandia dan Amerika Serikat untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
Dalam penelusuran tersebut, penyidik mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan untuk menerima setoran dana (deposit) dari para pemain.
Untuk mendalami aliran dana dan pola transaksi yang diduga bertujuan menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian, Dittipideksus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Penyidik juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti keberadaan situs tersebut. Komdigi telah memblokir situs judi daring itu dan memasukkannya ke dalam basis data Trust Positif sehingga tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia.
Namun, karena server berada di luar negeri, situs tersebut masih dapat diakses menggunakan jaringan privat virtual (VPN).
Suhasto menjelaskan, berdasarkan hasil analisis PPATK, penyelidik meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Hingga saat ini, sebanyak 322 rekening perbankan telah diblokir dengan total nilai aset sekitar Rp28 miliar.
"Ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN," ujar dia.
Ia menegaskan, penyidik masih terus mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, khususnya beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil aktivitas perjudian daring tersebut.
Terkait ratusan rekening yang diblokir, Suhasto menyampaikan bahwa apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi, dana di dalam rekening tersebut akan disita dan ditempatkan dalam rekening penampungan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan/atau Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Komitmen Berantas Judi Daring
Bareskrim Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik perjudian daring sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga keamanan ekonomi rakyat, serta memperkuat stabilitas sosial nasional.
“Dalam kesempatan ini kami menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Polri tetap berkomitmen untuk menindak tegas perjudian online sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Suhasto.
Ia menjelaskan, pemberantasan perjudian daring merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Upaya tersebut juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ketujuh mengenai penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Jadi upaya ini merupakan bagian dari program prioritas utama Bapak Kapolri untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, menjamin keamanan ekonomi rakyat, serta stabilitas sosial nasional,” kata Suhasto.
Menurut dia, komitmen pemberantasan perjudian daring tersebut diimplementasikan melalui Pripim 8 Kapolri yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap praktik perjudian daring.
Selain penindakan, Suhasto mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian daring dan tidak mudah tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya praktik perjudian daring.
“Apabila masyarakat mengetahui adanya hal-hal tersebut seperti perjudian online ini, kami mengajak untuk menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup dia.