[Siaran Pers] Meutya Hafid dan Josephine Teo Sepakat, Kepercayaan Digital Jadi Fondasi Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Siaran Pers Kementerian Komdigi

Selasa, 19 Oktober 2026

tentang

Meutya Hafid dan Josephine Teo Sepakat, Kepercayaan Digital Jadi Fondasi Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan transformasi digital tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Penegasan tersebut disampaikan Meutya dalam diskusi panel bersama Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo pada rangkaian pembukaan Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali, Senin (19/10/2026). Kedua menteri sepakat bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dan pertumbuhan ekonomi digital.

Meutya menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya konektivitas, besarnya jumlah pengguna internet, maupun kecepatan adopsi teknologi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan industri menghadirkan lingkungan digital yang aman, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan penuh kepercayaan.

“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, kepercayaan publik harus dibangun melalui kebijakan yang mampu menjawab kekhawatiran nyata masyarakat. Ketika orang tua masih merasa khawatir terhadap keselamatan anak di ruang digital atau masyarakat belum sepenuhnya nyaman dengan perkembangan AI, pemerintah dan industri memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat.

“Ketika orang tua khawatir terhadap aktivitas anak-anak di ruang digital, artinya kita belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan di area tersebut. Ketika perkembangan AI membuat masyarakat merasa tidak nyaman, itu juga berarti kita perlu membangun kepercayaan agar inovasi dan transformasi digital dapat terus berkembang,” kata Meutya.

Karena itu, Kemkomdigi menerapkan prinsip T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, sebagai arah transformasi digital nasional. Meutya menjelaskan bahwa pemerataan konektivitas harus mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai risiko di ruang digital.

Dalam konteks tersebut, Meutya menegaskan bahwa keamanan digital bukan penghambat inovasi, melainkan prasyarat agar perkembangan teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Kepercayaan publik akan memperkuat ekosistem digital, membuka peluang investasi, serta mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan.

PP TUNAS Dorong Platform Digital Lebih Aman

Sebagai langkah konkret membangun kepercayaan digital, Meutya mencontohkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong tanggung jawab penyelenggara platform digital.

Meutya menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh platform digital, melainkan diarahkan pada layanan yang memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari kemajuan teknologi. Pemerintah justru ingin memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman, sementara industri memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko melalui pengembangan produk dan fitur yang lebih memperhatikan keselamatan pengguna.

“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegas Meutya.

Meutya menekankan bahwa perubahan harus dilakukan pada tingkat desain dan tata kelola platform, bukan hanya dengan membatasi akses pengguna. Dengan demikian, penyelenggara platform memiliki dorongan untuk meningkatkan standar keamanan dan menurunkan tingkat risiko layanannya.

Ia juga menilai perlindungan masyarakat di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Mengingat sebagian besar platform digital beroperasi secara global, diperlukan kerja sama lintas negara untuk mendorong standar perlindungan pengguna dan tanggung jawab industri yang lebih kuat.

Dalam diskusi yang sama, Josephine Teo menyampaikan pandangan senada mengenai pentingnya kepercayaan sebagai fondasi pertumbuhan teknologi. Menurutnya, masyarakat dan organisasi harus dapat mengandalkan teknologi tanpa terus-menerus mengkhawatirkan dampak berbahaya yang mungkin ditimbulkan.

“Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine.

Indonesia Siapkan Regulasi dan Peta Jalan AI

Selain perlindungan anak, Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem AI yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab. Indonesia saat ini tengah menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden mengenai etika kecerdasan artifisial dan peta jalan AI nasional sebagai landasan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tersebut.

Meutya mengatakan tingginya adopsi AI di Indonesia merupakan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri.

“Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, pengaturan etika AI akan memberikan panduan bagi perusahaan teknologi, termasuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia, untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan AI berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, serta kendali manusia menjadi bagian penting dari kerangka kebijakan yang tengah disiapkan.

Sementara itu, peta jalan AI nasional diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan perkembangan AI tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknologi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional.

Meutya menekankan bahwa Indonesia membutuhkan keseimbangan antara percepatan inovasi dan mitigasi risiko. Pemerintah berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan tanpa membatasi ruang bagi pelaku industri, pengembang, dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang AI.

Sementara itu, Josephine menjelaskan bahwa Singapura menerapkan pendekatan tata kelola AI yang disesuaikan dengan perkembangan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, mengevaluasi efektivitas aturan yang tersedia, dan menentukan kebutuhan regulasi baru berdasarkan perkembangan teknologi.

“Risiko terkait AI muncul dengan sangat cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kita perkirakan. Karena itu, kita perlu terus mencermati bagaimana risiko tersebut berkembang, menguji pedoman yang ada, dan mengambil langkah hukum ketika kita yakin aturan tersebut akan efektif,” jelas Josephine.

Bagi Indonesia, penguatan kepercayaan digital menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun ekonomi digital yang lebih produktif dan berdaya saing. Melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, pemerintah ingin memastikan kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.

Sebab, masa depan digital bukan hanya tentang seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga seberapa besar masyarakat dapat mempercayai dan merasakan manfaatnya.