[SIARAN PERS] Menkominfo Apresiasi Kolaborasi Kampanye Pemilu Damai 2024

: Menkominfo Budi Arie Setiadi memimpin Rapat Redaksi Nasional di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (19/02/2024). Dalam rapat tersebut Menteri Budi Arie membahas kenaikan harga dan kelangkaan beras yang ada di masyarakat. - (PeyHS)


Oleh Elvira, Senin, 19 Februari 2024 | 19:49 WIB - Redaktur: Elvira - 94


Siaran Pers No. 138/HM/KOMINFO/02/2024

Senin, 19 Februari 2024

tentang

Menkominfo Apresiasi Kolaborasi Kampanye Pemilu Damai 2024  

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra kerja telah melakukan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024. Bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Menkominfo Budi Arie Setiadi menginisiasi Redaksi Nasional untuk memantau isu dan mengemas pesan komunikasi publik dan kampanye, termasuk melakukan kontranarasi atas isu hoaks yang beredar. 

“Kominfo tengah berkoordinasi secara intensif untuk penguatan kualitas pelaporan dan melakukan monitoring isu yang ada. Saya sudah minta koordinasi intensif ini dapat segera disingkat dan hasil pemantauan menjadi rujukan dasar narasi dan kontra narasi bagi Dewan Redaksi nasional,’ ujarnya saat memimpin Rapat Tim Redaksi Nasional di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (19/02/2024).

Selanjutnya, Kementerian Kominfo melibatkan Lembaga Penyiaran Swasta, Penyelenggara Platform Digital dan Layanan Telekomunikasi Seluler untuk mengamplifikasi pesan Pemilu Damai 2024.

Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi kolaborasi dalam Kampanye Pemilu Damai 2024 yang membawa suasana penyelenggaraan Pemilu sampai pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. 

Menurutnya, perluasan koordinasi LPP RRI, TVRI dan LKBN Antara dengan LPS dibutuhkan untuk menayangkan iklan layanan masyarakat agar menggunakan hak pilih sesuai pilihan masing-masing.

“Pesannya jangan sampai golput. Kita juga perlu melanjutkan kerja sama dengan platform digital seperti META, TikTok, X, dan Google untuk mendukung komunikasi publik sepanjang tahun ini,” tuturnya.

Menteri Budi Arie menyontohkan, upaya META untuk membuat forum sepanjang rangkaian kegiatan Pemilu. Selain itu, Google menayangkan Sosialisasi Pemilu di landing page, yang  secara otomatis dapat dilihat pengguna layanan Google di seluruh Indonesia.

“Untuk itu, saya juga minta kepada mereka fokus dan secara konsisten tidak menyebarkan konten yang melanggar peraturan perundang–undangan,” tandasnya.

Kementerian Kominfo juga melilbatkan penyelenggara layanan telekomunikasi dengan menyebarkan pesan "Pemilu Damai" ke setiap perangkat seluler sejak pertengahan Desember 2023. 

“Melalui SMS Blast secara berkala mengirimkan SMS blast kepada 17 juta pengguna ponsel dengan pesan Jaga Persatuan Indonesia, Datang ke TPS dan Gunakan Hak Pilih. Kami juga memunculkan tulisan Pemilu Damai yang dapat dilihat di pojok kiri atas layar pengguna ponsel di seluruh Indonesia. Kerja sama ini perlu terus dilakukan dan dikembangkan di masa mendatang,” kelas Menkominfo.

Komunikasi Publik Isu Nasional

Meski pelaksanaan pemungutan suara telah usai, namun rangkaian Pemilu 2024 masih berlangsung. Oleh karena itu Menteri Budi Arie mengajak LPP dan LKBN tetap mengawal sejumlah agenda isu prioritas nasional. 

“Komunikasi publik pascapilres. Ini penting karena masih banyak pihak yang punya halusinasi tingkat tinggi, seperti ada yang bilang tolak hasil pemilu, curanglah, pemilihan ulang dan sebagainya,” tandasnya. 

Menurut Menkominfo, Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik dan pesta demokrasi lima tahunan sudah dijalankan sesuai aturan.

“Dan semua warga sudah menggunakan hak pilihnya. Manakala ditemukenali ada ketidakpuasan atau kesalahan hitung maupun ada pihak yang merasa dirugikan, bisa menyampaikan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK),” jeasnya.

Menteri Budi Arie juga menyoroti adanya anomali dalam rekapitulasi penghitungan suara elektronik atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum. 

“KPU menggunakan sistem OCR (Optical Character Recognition) dan OMR (Optical Mark Reader), bisa  terjadi karena ada kemiripan bentuk angka 1 dan 7 yang hampir mirip bentuknya,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo, aktivitas komunikasi publik juga perlu ditujukan untuk amplifikasi informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Ini harus kita amplifikasi, dan tahun ini harus kita susun bersama-sama. Pikada ini serentak dilaksanakan di 517 kota, 38 provinsi, di seluruh Indonesia. Jadi, ini perlu perhatian khusus dari kita semua,” tandasnya. 

Selanjutnya Menteri Budi Arie juga menyatakan arti penting komunikasi publik mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), 10 Tahun Masa Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dibawah pimpinan Presiden Joko Wdido dan Wapres KH. Ma’ruf Amin,

“Termasuk komunikasi publik mengenai agenda nasional serta pergantian masa pemerintahan sebentar lagi,” jelasnya. 

Biro Humas Kementerian Kominfo