[SIARAN PERS] Pemahaman Sama Mudahkan Kominfo Redam Laju Hoaks Pemilu 2024

Siaran Pers No. 71/HM/KOMINFO/01/2024

Senin, 29 Januari 2024

tentang

Pemahaman Sama Mudahkan Kominfo Redam Laju Hoaks Pemilu 2024

Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2024 telah dimulai sejak 23 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024 mendatang. Sebagai salah satu rangkaian pesta demokrasi, setiap tahapan Pemilu tidak bisa dilepaskan dari penyebaran informasi hoaks. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan penyelenggara Pemilu, media massa dan penyelenggara platform digital untuk meredam laju sebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024.  Wamenkominfo Nezar Patria mengungkap kesamaan pemahaman dari berbagai pihak mampu meredam laju peredaran hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.

“Seluruh platform media sosial memiliki persepsi yang sama dan telah menyatakan kesiapan guna menyukseskan Pemilu Damai 2024,” ujarnya dalam Forum Merdeka Barat 9: “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024” di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024). 

Menurut Wamen Nezar Patria, Kementerian Kominfo melibatkan penyelenggara platform media sosial seperti Google, Facebook, TikTok, dan Instagram untuk mengantisipasi penyebaran hoaks. 

“Jadi, kita punya satu jaringan koordinasi dengan semua platform-platform ini walaupun mereka punya satu mekanisme sendiri untuk mengantisipasi penyebaran hoaks,” tandasnya.

Menurut Wamenkominfo penyelenggara platform digital bergerak lebih dulu mengantisipasi hoaks yang menyebar dalam platform melalui saluran aduan sesuai dengan community guidelines masing-masing.

“Di lini pertama, mereka proaktif untuk melakukan pengawasan. Lini kedua, pengawasan yang lebih luas lagi dari masyarakat yang melibatkan misalnya ada KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Sedangkan lini ke tiga, bersama-sama bersepakat konten yang mengandung fitnah yang bisa memecah belah bangsa harus diredam dengan satu kerja sama yang lebih luas,” jelasnya.

Berdasarkan data penanganan sebaran isu hoaks Kementerian Kominfo, platform Facebook, X (dulu Twitter), dan Instagram menjadi tiga platform teratas sebagai sumber sebaran isu hoaks dan ujaran kebencian. Menurut Wamen Nezar Patria pemilik akun media sosial paling rentan terpapar penyebaran konten negatif. 

“Mereka adalah konsumen informasi sekaligus juga bisa menjadi produsen informasi. Tidak ada proses gate keeping, seleksi informasi, maupun proses verifikasi informasi di situ, jadi menyebar begitu saja. Dan, kita punya komitmen yang cukup bagus dalam bagaimana menciptakan ruang digital yang sehat untuk untuk mensukseskan Pemilu 2024,” ungkapnya. 

Wamenkominfo menegaskan telah melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk meredam laju peredaran informasi terkait hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.

“Kita sudah antisipasi ini kira-kira enam bulan sebelum Pemilu. Kita lakukan karena kita tahu bahwa peredaran informasi berada dalam satu ekosistem. Nah, jadi kita berbincang dengan media-media arus utama di berbagai platform baik cetak maupun televisi, online, dan juga radio,” jelasnya.

Sejak periode Agustus 2018 s.d. 24 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi total 12.654 isu hoaks yang terdiri dari 2.367 isu hoaks terkait kesehatan, 2.229 isu hoaks penipuan, 2.221 isu hoaks pemerintahan, 1.659 isu hoaks politik, 729 isu hoaks internasional, 642 isu hoaks kejahatan, 569 isu hoaks kebencanaan, 490 isu hoaks pencemaran nama baik, 348 isu hoaks keagamaan, 229 isu hoaks mitos, 71 isu hoaks perdagangan, 69 isu hoaks pendidikan, dan 1.031 soal isu hoaks lain.

Biro Humas Kementerian Kominfo