:
Oleh Gusti Andry, Selasa, 14 Februari 2017 | 10:43 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 533
Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo menegaskan netralitas dirinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2017 yang berlangsung di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dalam keterangan persnya, usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2). "Prinsipnya Bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan itu menegaskan ulang tentang posisinya yang tetap netral dan objektif dalam Pilkada di mana saja sehingga tidak memihak calon manapun. Artinya tetap menjaga netralitas dan ini positif untuk proses demokrasi di Indonesia," ucap Haedar seperti dikutip Kantor Staf Presiden.
Persoalan mengenai status hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, tak luput dari pembicaraan kali ini. Menyikapi hal tersebut, Presiden meminta pandangan dari Mahkamah Agung untuk mencari solusi dalam menyikapi perbedaan tafsir yang terjadi terkait hal tersebut.
"Ini kan banyak tafsir. Bahkan, Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari banyak tafsir itu. Beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA," ujar Haedar.
Dengan adanya pandangan resmi dari Mahkamah Agung, pemerintah kemudian akan melaksanakan putusan tersebut sebagai jalan terbaik. Haedar berpendapat bahwa apa yang ditempuh oleh Presiden merupakan langkah yang elegan.
"Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif dan non-aktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA," ucapnya.
Sidang Tanwir Muhammadiyah
Di awal pertemuan, Haedar juga sempat mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Kota Ambon pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2017 mendatang. Presiden sendiri menyambut baik undangan yang diberikan tersebut.
"Alhamdulillah, Insya Allah Bapak Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya," Haedar menerangkan.
Rencananya, dalam sidang tanwir tersebut, Kepala Negara akan menyampaikan gagasan serta kebijakan strategis tentang ekonomi berkeadilan sosial yang menjadi komitmen pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemikiran tersebut menurut Haedar sesuai dengan tema yang akan diangkat dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah kali ini, yaitu "Kedaulatan dan Keadilan Sosial".
"Ini merupakan gagasan yang sangat membumi, mungkin bisa disebut sebagai 'Jokowinomics'," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, para anggota PP Muhammadiyah juga menyampaikan rencana Muhammadiyah untuk membangun pusat pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di Tanah Air.
"Insya Allah kami di sana akan mulai merintis pendirian Universitas Muhammadiyah dan rumah sakit sebagai bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan kebangsaan," ungkapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan ini ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang sekaligus bertindak selaku salah satu pengurus PP Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir datang dengan didampingi sejumlah pengurus lainnya, yakni Yunahar Ilyas, Dadang Kahmad, Agus Taufiqurrahman, Noorjannah Djohantini, Abdul Mu'ti, Goodwill Zubir, Suyatno, dan Agung Danarto.