Infrastruktur Penyokong Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diprediksi mencapai 5-5,4% atau lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 5%. Salah satu pilar penyokong pertumbuhan ekonomi yakni melalui pembangunan infrastruktur. Dari total anggaran infrastruktur pada tahun ini sebesar Rp 387 triliun, porsi terbesar berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni RP 101,4 triliun. 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara seminar Seminar Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan oleh Koran Sindo dan Sindonews.com di Jakarta pada hari Selasa (31/1). 

Ditambahkannya anggaran tersebut akan digunakan bagi pembangunan infrastruktur guna mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini seperti disparitas antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Disamping itu konsentrasi penduduk masih 57,5% berada di Pulau Jawa dan sebagian besar tinggal kawasan perkotaan. Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur PUPR, diharapkan redistribusi penduduk dapat terjadi serta mengurangi urbanisasi. 

Pembangunan infrastruktur PUPR juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional, salah satunya melalui pembangunan konektivitas antar wilayah. Selain itu, juga tersedianya infrastruktur PUPR bisa mendorong pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi. Arie mencontohkan potensi air yang dimiliki Indonesia cukup besar, namun pemenuhan air penduduk Indonesia per kapita masih belum ideal. Oleh karenanya Kementerian PUPR melakukan pembangunan bendungan baru, melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi bendungan dan bendung yang ada serta embung-embung. 

Pada tahun 2017 ini, tambah Arie merupakan tahun ketiga Periode Pembangunan Nasional 2015-2019. Kementerian PUPR memfokuskan upaya mendorong pembangunan infrastruktur PUPR secara merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor pada 4 Januari 2017 lalu. 

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan/terluar, perdesaan, dan revitalisasi kawasan kumuh menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini karena program ini merupakan pembangunan yang berkeadilan.

Inovasi Pembangunan Jalan Tol

Sementara itu terkait jalan tol, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km dalam waktu 5 tahun tersebut tidak mudah, namun dapat dicapai melalui berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah melalui kerjasama antar sektor.

Dalam rangka mendapatkan kepastian ketersediaan lahan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan instansi terkait. "kita duduk bersama, bila pemilik lahan tidak menerima besaran ganti rugi dapat mengajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan dalam waktu 14 hari, jadi ada kepastian," tambah Arie.

Dari sisi pendanaan, penggunaan mekanisme dana talangan dari BUJT jalan tol turut mempercepat pengadaan tanah. "Dengan adanya mekanisme dana talangan, begitu harga disepakati BUJT dapat langsung membayar dan dana talangan BUJT tersebut dapat diajukan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk diganti," kata Arie. 

Diketahui bahwa dana talangan dari LMAN yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 15,75 triliun. Sedangkan dana talangan LMAN tahun 2017 sebesar Rp 20 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan lahan jalan tol sebesar Rp 13 triliun, sementara sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya.

Inovasi lain untuk mempercepat pembangunan jalan tol, kata Arie yakni untuk ruas tol yang tidak menarik bagi investor, seperti tol di Sumatera, pelelangannya digabungkan dengan lelang ruas tol yang di tawarkan di pulau Jawa yang lalu-lintas hariannya sudah tinggi. "Dalam lelang pembangunan jalan tol di pulau Jawa, kita syaratkan dalam klausul lelangnya adalah berapa panjang jalan tol yang akan dibangun di Sumatera. Sehingga semua bisa dibangun dengan baik,” tambah Arie.

Skema penggabungan atau bundling jalan tol juga bisa digunakan untuk memecahkan beberapa masalah pembangunan infrastruktur sekaligus. "Misalkan saja rencana pembangunan jalan Tol Semarang-Demak, kita punya problem banjir Semarang, sehingga jalan tol-nya kita geser ke utara, dan konstruksinya akan dibangun juga berfungsi sebagai pengendalian banjir. Sehingga pengentasan kemacetan, pengendalian banjir dan pengembangan wilayah yang tadinya wilayah kumuh karena kebanjiran menjadi satu, itu yang kami dorong,” tambah Arie. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR