Wujudkan Kemandirian Pangan, Mendag Perkuat Sinergi Pemerintah

Jakarta, 15 Agustus 2016 – Pemerintah berkomitmen mewujudkan kemandirian pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan, penurunan harga dan stabilitas harga, serta penyerapan seluruh produksi dalam negeri. Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi pangan.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta hari ini (15/8). Hadir dalam Rapat tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kemandirian pangan akan diwujudkan melalui tiga prioritas di bidang pangan yang dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu ketersediaan pasokan, penurunan harga dan stabilitas harga, serta penyerapan seluruh produksi dalam negeri. Seluruh hasil produksi pangan juga akan diserap dan dibeli oleh Pemerintah," tegas Mendag Enggartiasto Lukita dalam Konferensi Pers bersama Mentan Amran Sulaiman, hari ini (Senin, 15/8) di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Menurut Mendag, kenaikan harga yang menjadi persoalan selama ini disebabkan oleh mata rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga menyebabkan harga ke konsumen menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan bersinergi membuat sistem yang dapat memotong mata rantai yang berlebih ini.

"Kita mengubah struktur pasar yang terbentuk selama ini. Kita memotong rantai pasok yang terlalu panjang, membangun struktur pasar baru yang sehat yang menguntungkan petani pedagang, dan konsumennya juga tidak terbebani. Tiga-tiganya merasakan keuntungan dan inflasi bisa kita tekan," tutur Mentan.

Untuk mengefisiensikan mata rantai yang ada saat ini, Pemerintah akan melakukan intervensi pasar dengan menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan harga eceran tinggi (HET). "Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sepakat untuk menyalurkan komoditas bahan pokok dari BUMN dan Perum BULOG langsung ke Pasar Induk/grosir yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian, grosir-grosir yang akan menjual langsung ke pasar-pasar rakyat," imbuh Mendag.

Sinergi antarpemerintah dilakukan untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat dan tidak mematikan pelaku usaha. “Intinya Perum BULOG dan BUMN lainnya sebagai Pemerintah hadir di masyarakat untuk menjadi akses baru bagi pasar-pasar rakyat dengan tetap menjaga keseimbangan pasar atau tidak mendistorsi pasar dengan tetap memberikan kesejahteraan bagi produsen dan juga masyarakat,” tegas Mendag.

Mendag juga menjelaskan bahwa untuk saat ini, ada empat komoditas yang akan diserap dengan HPP jika harga di tingkat petani di bawah HPP, yaitu beras, gula, bawang merah, dan daging sapi. "Upaya yang dilakukan ini, merupakan pilot project yang nantinya diharapkan dapat diterapkan ke semua daerah melalui sinergi Pemerintah," imbuhnya.

BUMN Menjadi Penyeimbang
Sesuai Perpres No. 48/2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, BULOG ditugaskan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai.

BUMN lain dapat ditugaskan untuk gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.

Pasar, menurut Mendag, harus menjadi stabilisator harga. Karena itu, Mendag meminta BULOG dan BUMN dapat saling berkolaborasi untuk menjadi penyeimbang pasar. “Stok komoditas pangan yang ada di BUMN dapat disalurkan melalui pasar-pasar induk di daerah-daerah sentra konsumsi seperti Pasar Induk Cibitung Bekasi, Kramat Jati Jakarta, Tanah Tinggi Tangerang, Caringin Bandung, dan pasar induk lainnya di luar Jawa sebelum ke pasar-pasar Rakyat,” kata Mendag.

BUMN harus mendapatkan akses untuk menyuplai pasokan komoditas barang kebutuhan pokok ke Pasar-pasar Rakyat. Upaya tersebut memerlukan dukungan Pemerintah Daerah sebagai Pengelola Pasar. “Tidak boleh ada upaya dari pihak mana pun untuk menghalang-halangi masuknya pasokan komoditas barang kebutuhan pokok dari BUMN ke pasar-pasar rakyat,” ujar Mendag.

Peran Penting DKI
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menganggap peran strategis DKI sebagai barometer stabilitas harga pangan nasional. Harga pangan di DKI dapat bepengaruh dan berdampak secara nasional. Untuk itu, peran Gubernur Provinsi DKI sangat diperlukan.

Amran meminta Gubernur DKI Jakarta memerintahkan agar BUMD dapat menjadi fasilitator program Pemerintah terkait stabilisasi harga. “Saya berharap Gubernur dapat mendukung kebijakan dan program-program pemerintah pusat dalam mengendalikan harga pangan,” ujarnya.

Pemprov DKI dapat menyediakan gerai atau ruang di pasar-pasar di DKI Jakarta yang dikelola PD Pasar Jaya. “Untuk akses pangan murah agar dapat masuk ke pedagang di pasar-pasar tersebut, saya meminta Pemprov DKI memfasilitasi distribusi bahan pokok bisa sampai dijual di dalam pasar,” kata Amran.

Dinamika Operasi Pasar
Pasca-Lebaran, Pemerintah tetap berupaya menjaga ketersediaan pasokan serta menurunkan dan menstabilkan harga pangan, terutama bahan pangan pokok. Hasil evaluasi terhadap Operasi Pasar menunjukkan bahwa penurunan/stabilitas harga belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini dikarenakan sifat Operasi Pasar yang masih seperti Pasar Murah, yaitu menjual bahan pangan pokok tidak di dalam jaringan pasar sampai ke Pasar Rakyat. Namun di sisi lain, aksesibilitas masyarakat terhadap harga bahan pangan pokok murah dapat tercapai. Melalui Bulog dan BUMN lainnya, Operasi Pasar untuk beras, daging sapi, dan gula berhasil dilaksanakan.

Operasi Pasar beras sukses menurunkan harga, khususnya di DKI Jakarta. Harga jual gudang BULOG berada pada Rp7.300/kg, dan harga maksimal penjualan di Pasar Rakyat berada pada Rp7.900/kg. Harga tersebut relatif lebih murah dibandingkan harga jual beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dengan harga Rp8.300/kg. Tidak ada gejolak harga di DKI Jakarta sejak awal tahun karena PIBC Sepanjang tahun terjaga pasokannya di 2.500-3.000 ton per hari. Sepanjang 2016, Perum BULOG telah menyalurkan cadangan beras Pemerintah sebanyak 200.645 ton. Jumlah ini adalah 75% total Operasi Pasar ke seluruh provinsi sebesar 264.085 ton.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:
Luther Palimbong
Kepala Biro Humas
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Indrasari Wisnu Wardhana
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3858210/021-3858214
Email: wisnu@kemendag.go.id