:
Oleh Irvina Falah, Jumat, 29 Juli 2016 | 14:43 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 275
Jakarta - Pemerintah telah membulatkan tekad untuk menyukseskan kebijakan amnesti pajak. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyerukan agar seluruh jajaran pemerintahan 'all-out' dalam mengawal kebijakan tersebut. Seruan tersebut disampaikannya dalam pengarahan kepada para pejabat Eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Juli 2016.
Mengawali arahannya, Presiden menyebut saat ini masyarakat sangat antusias menyambut kebijakan pengampunan pajak. Dari sejumlah sosialisasi yang telah dilakukan, masyarakat yang datang selalu melebihi jumlah undangan.
"Waktu di Surabaya misalnya, yang diundang 2.000, yang datang 2.700. Di Medan ditambahi lagi, harusnya 2.000 jadi 3.000, tapi yang datang 3.500. Momentumnya ada, kesempatannya ada," ungkap Presiden.
Untuk dapat melayani antusiasme masyarakat dengan baik, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para petugas pajak untuk lebih proaktif dalam melayani para wajib pajak. Presiden berpendapat pelayanan yang diberikan oleh para petugas merupakan kunci dari kesuksesan kebijakan tersebut.
"Sekarang tergantung internal kita, bisa melayani mereka atau tidak? Bisa merangkul mereka atau tidak? Kuncinya nanti ada di situ. Sehingga utamanya di Dirjen Pajak dan pelaksana-pelaksana petugas pajak harus proaktif menemput bola. Tidak bisa lagi kita diam saja," tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dirinya akan terus secara langsung melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengampunan pajak. Presiden juga menyerukan untuk 'all-out' dan fokus pada kebijakan tersebut.
"Nanti akan saya datangi lagi. Singapura, Jakarta saya ulang lagi, Makassar, Semarang, Bandung, semuanya. Saya akan datang sendiri. Ini memberikan pesan bahwa pemerintah serius. Kita all-out untuk masalah amnesti pajak," ujarnya.
Tampak hadir dalam pengarahan tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.
