:
Oleh Irvina Falah, Rabu, 25 Mei 2016 | 12:09 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 349
Jakarta - Sejak bulan September 2015 hingga bulan April 2016, pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. Untuk itulah pada hari Selasa, 24 Mei 2016, Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi ke-1 hingga ke-12 di Kantor Presiden. "Saya ingin menyampaikan bahwa proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas termasuk paket kebijakan harus terus dilakukan baik dengan turun ke lapangan, cek langsung dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya," ucap Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa dirinya akan selalu mengecek efektifitas dari paket kebijakan ekonomi tersebut. "Dan saya akan selalu cek lagi, cek lagi, cek lagi, apakah paket ini betul-betul sudah berjalan secara efektif. Dan saya ingin memastikan semua paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sudah berjalan," ujar Presiden.
Presiden juga telah mendapat informasi bahwa dari 203 total regulasi dalam paket ekonomi ke-1 sampai ke-12, sebanyak 193 sudah selesai. "Artinya sudah selesai 95 persen hanya tinggal 10 regulasi atau 5 persen yang masih finalisasi pembahasan," ujar Presiden.
"Saya ingin agar langkah-langkah deregulasi ini betul-betul memberikan dampak psikologis yang positif dengan menguatnya kepercayaan para pelaku ekonomi dan kepercayaan itu harus betul-betul dijaga dengan konsisten, keberlanjutannya maupun perubahan nyata di lapangan," kata Presiden.
Langkah-langkah perbaikan dalam semua paket-paket kebijakan, lanjut Presiden, harus betul-betul berjalan di lapangan. "Betul-betul berubah secara nyata sehingga akhirnya berdampak pada naiknya investasi, adanya penguatan sektor UMKM, adanya kebangkitan industri serta peningkatan ekspor kita," ujar Presiden.
Lebih jauh untuk mengawal agar paket kebijakan yang telah dikeluarkan dapat berjalan dan diserap dengan baik, Presiden akan membentuk (taskforce) satuan tugas yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan bekerja langsung di bawah Presiden. "Saya tidak ingin nanti semua deregulasi sudah selesai, tapi karena tidak dikawal dalam pelaksanaan, tidak dikawal ke daerah, tidak dikawal sampai jalan, nanti ada hambatan-hambatan lagi di lapangan," ujar Presiden.
