:
Oleh Irvina Falah, Rabu, 11 Mei 2016 | 11:34 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 243
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, di Istana Merdeka, Selasa 10 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Kunjungan dari lembaga pemeringkat terbesar dan tertua di dunia tersebut dimaksudkan untuk kunjungan berkala sekaligus melakukan penilaian terhadap peringkat investasi di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, Indonesia sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan predikat layak investasi dari lembaga tersebut.
"Tahun ini mereka (S&P) ingin melihat apakah kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan di dalam berbagai bidang, baik pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, maupun hubungan pemerintah pusat dan daerah," jelas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan tersebut, kepada S&P Presiden menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dan menyampaikan contoh proyek yang telah mangkrak selama bertahun-tahun untuk kemudian dilanjutkan kembali dalam waktu yang relatif singkat.
"Presiden menekankan bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana kita mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Kemudian Presiden juga menyampaikan contoh-contoh proyek yang sudah mangkrak sejak lama tetapi dalam masa pemerintahan ini telah berhasil diselesaikan, seperti Waduk Jatigede dan Tol Transjava," terangnya.
Bambang Brodjonegoro juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendorong penanaman investasi di Indonesia. Salah satu hal yang menandai hal tersebut di antaranya ialah diterbitkannya paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki iklim usaha. Pihak S&P sendiri mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia atas usaha yang telah dilakukan.
"Paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan sejak pertengahan tahun lalu salah satunya ditujukan untuk memperbaiki iklim usaha. Dari pemangkasan jumlah izin, memangkas jumlah hari dalam proses perizinan, dan juga dalam pemberian insentif untuk investasi itu sendiri," ujarnya.
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa Presiden memfokuskan program reformasi ekonomi kepada 2 prinsip utama, yaitu keterbukaan dan kompetisi.
"Kita akan terus membuka perekonomian kita untuk memaksa diri kita agar bisa bersaing. Kedua, kita mau mempertajam persaingan. Kami juga menerangkan sudah terjadi perubahan filsafat yang total, yang tadinya tertutup menjadi lebih terbuka," tambah Menteri Perdagangan.
Ketika ditanyakan mengenai peluang apa yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam waktu dekat bila peringkat Indonesia naik di mata S&P, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa peluang yang terbuka dalam waktu dekat ialah akan semakin banyaknya tawaran investasi yang masuk dan akan berkuranglah keraguan para investor untuk masuk ke Indonesia.
"Kalau kita mendapatkan predikat layak investasi, maka akan lebih banyak investor yang lebih berminat untuk masuk ke Indonesia dan masuk ke instrumen keuangan di wilayah Indonesia. Dengan makin banyaknya investor, maka makin banyak demand. Dengan suplai yang kita miliki otomatis akan membuat harga menjadi semakin menarik," jawabnya.