Urusan Data Pegangannya Hanya Satu, Data BPS

JAKARTA - Kesimpangsiuran dan ketidakakuratan sejumlah data dan informasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga dinilai Presiden Joko Widodo sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu Presiden menginginkan mulai saat ini, hanya satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusi data, yaitu BPS (Badan Pusat Statistik).

"Dari sejak saya masuk Istana sampai sekarang kalau misalnya saya ingin data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang, saya nggak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS". Demikian disampaikan Presiden dalam acara Pencanangan "Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)" dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa 26 April 2016.

Menurut Presiden, informasi dan data yang akurat merupakan salah satu kunci dalam memenangkan kompetisi antar negara. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pemerintah dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. "Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang betul-betul bener, tidak meleset karena memang datanya betul-betul akurat dan detail," kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden memberikan contoh saat pemerintah harus menentukan kebijakan impor beras beberapa waktu lalu. Pada saat itu Presiden mengaku dirinya menerima laporan yang berbeda mengenai jumlah produksi beras. "Bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras misalnya kalau datanya meragukan. Disodori empat lembar seperti ini beda-beda, mana yang mau saya pakai? Ini harus diakhiri," ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan kepada seluruh kementerian untuk tidak lagi berorientasi pada proyek pencarian data. "Kementerian ini ada proyek survey, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak, stop! Stop! Stop! Satu data yang sekarang kita pakai," tegas Presiden.

BPS yang memang bertugas untuk menyediakan data dan informasi untuk pemerintah dan publik juga dituntut oleh Presiden untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Presiden mengatakan akan selalu mengecek setiap data yang dikeluarkan oleh BPS. "BPS tapi kalau nggak benar juga hati-hati. Saya cross check, cross check entah ambil sampelnya entah cara pencarian data lapangannya, tidak serius ya akan ada keputusan yang lain," ucap Presiden.

Sebagai informasi, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2016 yang akan berlangung 1-31 Mei 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi nasional untuk memetakan bagaimana potensi, tingkat daya saing, produktivitas, dan juga kekuatan industri mikro dan makro sehingga diharapkan dengan hasilnya nanti, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat. Sensus ini akan melibatkan 340 ribu petugas di 81.789 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Untuk itu Presiden menghimbau seluruh kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan survey ini.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Selain itu tampak hadir Kepala BPS Suryamin, Ketua DPR Ade Komarudin, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.