:
Oleh Irvina Falah, Rabu, 20 April 2016 | 08:53 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 384
Indonesia akan terus bersikap tegas untuk tidak mentolerir aksi-aksi illegal fishing di perairan Indonesia yang dipandang sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara anggota International Maritime Organization (IMO) di Gedung IMO, London, Selasa 20 April 2016.
"Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," ucap Presiden.
Dalam konteks itulah, Indonesia memandang penting IMO, terlebih lagi IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dapat berjalan dengan baik, dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.
Peran aktif Indonesia di IMO, kata Presiden, merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia. Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera, yang menjadi poros pelayaran dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan. "Dimana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya," ucap Presiden.
Komitmen Pemerintah : Mengembalikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Di awal sambutannya, Presiden menegaskan bahwa bagi bangsa Indonesia, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik. "Kami pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut. Kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," ujar Presiden.
Namun, Presiden mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut. Padahal, jati diri bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa maritim, sebagai pemilik negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari air. "Air yang kaya sumber daya maritim, seperti ikan, gas, minyak dan keragaman hayati," ucap Presiden.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe untuk kembali ke jatidiri kami sebagai negara maritim sebagai Poros Maritim Dunia.
Pembangunan Tol Laut Telah Berjalan
Indonesia adalah negara yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau yang dipersatukan oleh laut pembangunan konektivitas laut antar pulau-pulau itu. Kini Presiden menyebutnya sebagai pembangunan Tol Laut dan menjadi sebuah keniscayaan. "Dengan cara membangun pelabuhan baru, meng-upgrade pelabuhan-pelabuhan yang ada, dan menambah armada kapal logistik dan penumpang, serta modernisasi pengelolaan pelabuhan," ucap Presiden.
Semuanya itu, lanjut Presiden, untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menjadikan ekonomi Indonesia lebih efisien dan kompetitif.
Pada awalnya banyak pihak yang pesimis dengan rencana ini. Namun, Presiden menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur laut ini sudah berjalan. "Sejak 2015, kami telah menyelesaikan 27 pelabuhan baru. Kami juga sedang membangun 68 pelabuhan lagi, yang tersebar di Maluku, Papua, NTT dan Sulawesi. Saat ini, kami juga sedang menambah 200 kapal patroli, penumpang, ternak, navigasi dan barang," ujar Presiden.
Pembangunan infrastruktur maritim ini, lanjut Presiden, menjadi bagian penting dari upaya untuk mengembalikan jati diri maritim Indonesia melalui pembangunan infrastruktur maritim.
Pengelolaan Laut Tentukan Kesejahteraan Dunia
Indonesia juga berkomitmen untuk terus aktif dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan maritim sebagai negara dengan jumlah pelaut terbesar kedua di dunia. "Dengan jumlah anak kapal sebanyak 575.000 kami telah memenuhi berbagai persyaratan internasional, melalui pelatihan dan pendidikan, serta kerjasama teknik dengan IMO," ujar Presiden.
Khusus mengenai pencegahan polusi laut, Indonesia terus mendorong penyusunan regulasi internasional yang lebih baik dan komprehensif. "Saya ingin mengingatkan anda semua, polusi laut dapat juga diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai. Saat ini, kita belum memiliki regulasi yang mengatur tanggungjawab dan kompensasi terhadap polusi lintas batas yang diakibatkan oleh aktivitas itu," ujar Presiden.
Menutup sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia berpandangan masa depan kesejahteraan dunia terletak pada bagaimana kita mengelola laut dan masa depan itu dapat kita raih dengan menjaga laut sebagai milik bersama semua bangsa melalui kerja sama internasional, khususnya melalui IMO.
IMO merupakan badan khusus PBB berdiri sejak tahun 1959 dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pelayaran serta pencegahan polusi laut. Hal ini amat penting mengingat sekitar 80 persen perdagangan dunia bergantung dari pelayaran laut. IMO dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, Kitack Lim dari Korea Selatan. Sejumlah instrumen hukum dan mekanisme internasional telah dihasilkan IMO seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) dan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC).
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim dan juga turut serta mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma.
London, 19 April 2016
Tim Komunikasi Presiden
Sukardi Rinakit