Presiden Joko Widodo, pagi ini, Selasa, 22 Maret 2016, mengadakan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan para Menteri, Kepala Lembaga Negara Non Pemerintahan dan para Pejabat Eselon I. "Saya minta seluruh Menteri, Kepala Lembaga dan pejabat eselon I bekerja lurus sesuai yang sudah digariskan," kata Presiden mengawali arahan dalam RKP ini.
Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan dua hal yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan. "Pertama deregulasi, kedua, percepatan pembangan infrastruktur, fokusnya disitu," ujar Presiden.
Pada setiap kesempatan bertemu dengan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, Presiden selalu meminta agar semua melangkah lebih cepat karena kita sudah masuk dalam era kompetisi dan kemenangan ditentukan kecepatan, kelincahan dan kapasitas nasional yang solid dalam merespon dinamika perubahan global.
Deregulasi diperlukan, karena salah satu faktor yang menghambat pemerintah tidak dapat cepat dalam bertindak adalah terlalu banyaknya aturan. "Saya mendapatkan info dari Bappenas, jumlah regulasi aturan, ternyata kita mempunya 42 ribu aturan regulasi," ucap Presiden.
Selain itu, Presiden juga mendapatkan informasi terdapat lebih dari 3.000 lebih Perda di Kemendagri yang bermasalah. Terlebih saat ini, ketika terjadi perubahan ekonomi gobal yang sangat cepat ini, dimana perubahan dapat terjadia setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu. "Tahun lalu kita pontang panting antisipasi (krisis) Yunani, yang muncul ternyata depresiasi Yuan, selanjutnya muncul lagi (penurunan) suku bunga The Fed," kata Presiden.
Ibarat sebuah kapal, Indonesia adalah kapal besar, negara besar. Tapi, lanjut Presiden, kita jangan terjerat oleh aturan yang terlalu banyak, aturan yang dibuat sendiri. "Aturannya terlalu banyak, ini yang harus dideregulasi, disederhanakan," kata Presiden.
Siapkan Reform untuk Menangi Kompetisi
Presiden juga menegaskan bahwa pejabat eselon I memiliki peran kunci untuk menjabarkan dan melaksanakan visi Presiden di era kompetisi. Birokrasi perlu menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi. Eselon I, lanjut Presiden, seharusnya bisa menjadi motor dari reform. Jika tidak melakukan reform maka akan tertinggal dalam persaingan dengan negara negara lain. Presiden meyakini bahwa sebagai negara besar kita akan bisa memenangi kompetisi, asal kita mau, asal ada niat.
Salah satu reform yang ditekankan oleh Presiden adalah reformasi anggaran. Presiden minta agar rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata. "Lagu lama itu harus kita tinggalkan", tegas Presiden. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat. Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan menjadi money follow programme.
Presiden juga meminta kembali agar Kementerian dalam menyusun rencana anggaran menghilangkan kata kata yang tidak jelas, yang absurd. "Tidak usah banyak banyak program, kosentrasi pada program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat", kata Presiden. Presiden juga mengingatkan untuk lebih memperbesar belanja modal. Dan melakukan efisiensi pada belanja barang.
Dalam pelaksanaan program atau proyek, Presiden mengingatkan pada menteri dan seluruh pejabat eselon I untuk mengubah total tradisi untuk melaksanakan proyek di bulan Juli, Agustus, atau September. Sehingga bulan November dan Desember harus "pontang panting" mengejar serapan anggaran. Presiden minta semua proyek bisa dimulai pada bulan Januari. Ini akan menjadi contoh pada Provinsi, Kabupaten/Kota. " Realisasi serapan baik, kualitas juga baik. Belanja optimal, kualitas juga optimal", tegas Presiden.
Selain itu, Presiden mengharapkan seluruh Kementerian/ Lembaga memberikan perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan, pulau pulau terdepan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan yang lainnya.
Kepada seluruh Menteri dan para pejabat eselon I, Presiden meminta agar diperkuat sinergi antar Kementerian, antar Ditjen. " Jangan berjalan sendiri sendiri", ujar Presiden. Komunikasi dan sinergi antar kementrian, antar eselon I harus betul betul berjalan di lapangan.
Tim Komunikasi Presiden
Ari Dwipayana
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
