Semarang, 21 Maret 2016 – The 7th Maritime Security Desktop Exercise (MSDE), merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) dengan Pemerintah Australia (Australian Border Force) yang diselenggarakan sebagai bentuk dari regional best practice. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Arie Soedewo, S.E., M.H. yang akan berlangsung mulai tanggal 21-23 Maret 2016, bertempat di Gumaya Tower Hotel, Semarang. Adapun kegiatan ini menjadi salah satu wadah untuk saling meningkatkan koordinasi dan berbagi pengalaman antar negara kawasan dalam menangani isu keamanan maritim di wilayah regional.
“MSDE adalah wadah yang tepat untuk mewujudkan solidaritas negara-negara kawasan dalam kerjasamanya menjaga stabilitas keamanan perairan kawasan. Dari Laut Cina Selatan hingga ke Samudera Hindia, seluruhnya merupakan perairan kawasan yang wajib kita jaga bersama. Dan segala persoalan yang mengemuka di dalamnya juga akan menjadi atensi bagi seluruh negara-negara di kawasan tersebut”, ujar Laksda TNI Arie Soedewo, S.E., M.H., selaku Kepala Bakamla RI.
Laut telah lama digunakan sebagai jalur perdagangan yang tentunya menjadikan hal tersebut sebagai nilai dan sumber daya yang penting bagi setiap negara. Peran laut sebagai jalur perdagangan dan transportasi internasional membawa multiplier efek untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi penting bagi setiap negara untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan keamanan perairan di wilayah negaranya, yang menjadi dasar dalam mengkontruksi konsep dan praktik keamanan maritim setiap negara pantai.
Selain itu dalam kesempatan ini juga Kepala Bakamla RI menyampaikan terkait rencana menghidupkan jalur sutra, “Indonesia saat ini menyambut baik rencana menghidupkan kembali jalur sutra yang akan bertransformasi menjadi jalur sutra maritim abad 21. Inisiatif strategis ini sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan membangun poros maritim dunia. Program yang menjadikan pembangunan kekuatan maritim dan pembangunan ekonomi berbasis maritim oleh rakyat Indonesia”.
Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan “Maritime Security Desktop Exercise” ini yaitu untuk menjaga dan mengamankan sumber daya kelautan di kawasan regional Asia dan Australia dari berbagai isu kelautan yang terjadi. Adapun isu-isu maritim regional yang akan dibahas pada MSDE Ke-7 ini antara lain armed robbery atau perampokan bersenjata dengan nara sumber Commander Maritime Mohd Zulfadli Bin Nayan selaku Principle Assistance Director, Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA), isu maritim SAR dengan nara sumber Genito B Basilio selaku Director of Action Center, Philippines Coast Guard, dan isu diplomasi maritim dengan nara sumber Bapak Octaviano Alimudin selaku Direktur Perjanjian Polkamwil Ditjen HPI.
MSDE Ke-7 ini juga mengundang 4 fasilitator yaitu Prof. Stuart Kaye dan Dr. Chris Rahman dari The Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro, S.H., LLM, Ph.D selaku Sekretaris Dinas Hukum TNI AL, pakar hukum laut, dan pengajar di Universitas Pertahanan, dan I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D selaku pengajar di Universitas Gajah Mada dan pakar kelautan.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari 13 instansi dalam negeri yaitu TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri,, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Basarnas.
Untuk peserta luar negeri sendiri akan dihadiri 17 negara yang terdiri dari Australia, Sri Lanka, Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Maladewa, Korea Selatan, Pakistan, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Bangladesh, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura.
Tentang BAKAMLA RI
BAKAMLA RI atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Serta berfungsi dalam menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, menyinergikan dan memonitor pelaksanaaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
Untuk keterangan lebih lanjut, mohon hubungi:
Laksma Maritim Widodo Eko Prihastopo, MM
Plt. Karo Humas Bakamla RI
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Tel: 021-3519999 ext. 220
HP: 08112121986
Website: www.bakamla.go.id
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
