Presiden: Program Penanggulangan Kemiskinan Harus Terpadu dan Terintegrasi

Dalam pengantar Rapat Terbatas tentang Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi, Rabu 16 Maret 2016, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan juga ketimpangan, baik ketimpangan antar warga dan juga antar daerah.

 

Berdasarkan data BPS bulan September tahun 2015,  jumlah penduduk miskin sebesar 28,51 juta jiwa atau  11,13 persen. Persentase penduduk miskin di kota   mencapai  8,2 persen penduduk kota dan  persentase penduduk miskin di desa 14,09 persen penduduk desa. Sedangkan gini ratio bulan September tahun 2015, menurut data BPS, mencapai 0,41. Gini ratio di kota lebih besar, yakni 0,43 dibandingkan  di desa 0,33.

 

Presiden  menginstruksikan agar semua kebijakan yang terkait dengan semua program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dijalankan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas kementerian maupun sinergi  dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BULOG. "Karena kita tahu bahwa angka kemiskinan itu penyebabnya sekarang ini karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan kenaikan harga beras," ucap Presiden.

 

Oleh karenanya, Presiden menggarisbawahi bahwa perlambatan ekonomi dan masalah harga pangan khususnya beras, harus betul-betul menjadi perhatian bersama. Presiden menekankan pengendalian inflasi, terutama harga beras tetap menjadi prioritas karena memberi pengaruh besar pada garis kemiskinan. Komponen bahan makanan dalam pengeluaran masyarakat miskin sekitar 65 persen. Didalamnya komponen beras dalam pengeluaran masyarakat miskin mencapai 26 persen. Peningkatan harga beras berpotensi meningkatkan inflasi dan menaikan angka kemiskinan. "Harga pangan yang tidak stabil dengan mudah menghilangkan semua dampak positif dari program-program yang telah kita lakukan dalam hal pengentasan kemiskinan," kata Presiden.

 

Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), harus terdistribusi dan tepat sasaran. "Dan saya ingin laporan bahwa seluruh kartu itu nanti harus tuntas pada bulan April," ujar Presiden.

 

Selain itu, Presiden menginstruksikan, "Program Dana Desa harus betul-betul manfaatnya sampai ke rakyat desa serta dilakukan secara padat karya untuk meningkatkan daya beli rakyat desa".

 

Mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Presiden menyampai apresiasinya karena meningkatnya serapan dari KUR, dimana bunganya saat ini telah mencapai 9 persen dan telah dipasarkan dengan baik. "Sehingga masyarakat sekarang tahu betul bahwa bunga itu hanya 9 persen," ujar Presiden.

 

Presiden juga mengingatkan agar data-data yang terkait dengan kemiskinan harus terintegrasi dan terpadu, sehingga semua yang berkaitan dengan pemberian bantuan-bantuan juga akan tepat sasaran. "Dan pengawasan dan pemantauan program betul-betul dikuasai lapangannya sehingga di dalam pelaksanaannya nanti, betul-betul bisa kita pantau dan kita awasi," ujar Presiden.

 

Jakarta, 16 Maret 2016

Tim Komunikasi Presiden

 

Ari Dwipayana