JAKARTA- Keberadaan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), dan pembentukan Tenaga Humas Pemerintah (THP) menimbulkan pertanyaan; sejauh mana peran masing-masing dalam penyampaian informasi pemerintah? Di sisi lain, keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik menjadi bukti Presiden serius memperhatikan peran kehumasan.
Hal ini menjadi topik menarik dalam diskusi Government Public Relation Outlook 2016 dengan tema; Humas Pemerintah Mau Dibawa ke Mana?” di Gedung Dewan Pers Jl Kebon Sirih, Jumat 22 Januari 2016. Hadir sebagai narasumber Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail Cawidu dan Ketua Iprahumas Endah Kartikawati.
Dalam paparannya, Eko mengatakan kemajuan teknologi khususnya media sosial menjadi tantangan baru humas pemerintah. Diakui, selain narasi tunggal, speed penyebaran informasi masih menjadi kendala. Sementara rentang kendali di kementerian dan pelaksanaan program membutuhkan kecepatan. Di tambah lagi pribadi Presiden Jokowi yang dalam beberapa kejadian, misalnya, terkadang bergerak lebih cepat dibanding pembantu-pembantunya.
“Ibaratnya, beliau sudah masuk kopling 3 atau 4, tapi para pembantunya masih 1. Ini yang dilihat media sebagai satu fokus ekspos,” katanya.
Menurut Eko, penyatuan kehumasan dilakukan dengan koordinasi, karena perbedaan-perbedaan jadi pintu masuk media memunculkan isu-isu kontroversial.
“Bayangkan saja ada sekitar 2.000 media online, mungkin 200-an lebih yang bekerja dengan kaidah jurnalistik. Artinya banyak informasi yang bisa dimakan begitu saja oleh masyarakat,” kata mantan Ketua KPUD Kota Solo ini.
Eko menambahkan pentingnya narasi tunggal sesuai amanat Inpres No 9 Tahun 2015. Di tengah banyaknya program pemerintah, tahun ini ada 5.000 lebih kegiatan, 335 program prioritas dalam pantauan KSP, maka koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat penting. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Perhubungan memulai tradisi baru dengan melakukan lelang lebih awal, menurut Eko, di sini humas berperan menyampaikan pencapaian positif pemerintah.
“Mengemas ini tidak dalam perspektif komunikator tapi dari kebutuhan masyarakat, jangan sampai yang dilakukan pemerintah di perbatasan, atau yang dibuat di Papua tidak terkomunikasikan, sehingga informasi yang diserap masyarakat tidak menggambarkan manfaat dari program pemerintah,” jelasnya.
Eko juga menceritakan sosok Presiden yang begitu akrab dengan media. Terkadang di satu sisi akan merepotkan karena kemudian wartawan mudah menanyakan hal-hal “kecil” untuk ditanggapi Presiden. Misalnya, pertanyaan wartawan kepada Presiden soal ketidakhadiran Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di acara groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Ada yang perlu disampaikan Presiden ada yang mungkin menjadi tugas Juru bicara atau humas yang mengendalikan informasi supaya tidak liar,” kata Eko.
Eko juga melihat keberadaan biro pers dapat dimaksimalkan untuk memberikan dukungan data yang kuat. Dalam konteks ini, Biro Pers bersama Tim Komunikasi Presiden dan Kominfo memastikan narasi tunggal dan agenda setting khususnya pencapaian informasi yang berkaitan dengan kegiatan presiden.
“Presiden sudah memiliki garis kebijakan bahwa informasi kegiatan pemerintah harus terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” tegasnya.
TWEET BOM THAMRIN
Tahukah Anda, sepanjang hari di twitter saat serangan teroris di Jl Thamrin, satu tweet mampu mengekspose hingga 114 juta dan menjangkau 67,8 juta orang. Informasi pertama tersebar melalui akun twitter @nazrivovinski 18 menit setelah ledakan pertama di pos polisi. Sementara pernyataan resmi pemerintah keluar 4 jam kemudian.
Juru Bicara Kementerian Kominfo Ismail Cawidu pun mengatakan respon kehumasan pemerintah memang selalu telat dan menjadi tantangan di era sekarang, di mana semua informasi tidak bisa dikontrol dan rawan bias.
Ibarat tim sepakbola, kehumasan harus punya kemampuan individu, tim yang kompak, punya strategi dan inovasi.
“Saat ini banyak bertahan, membalas serangan dengan data agak telat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kewenangan humas harus dikuatkan. Alur informasi dengan pola birokrasi tidak tepat lagi di era digital saat ini. Humas harus diberikan otoritas.
“Karena kita berpacu dengan waktu. Harus real time,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mendukung narasi tunggal, Kominfo mengarahkan website kementerian-kementerian tidak hanya memuat urusan kementerian bersangkutan, tapi juga kementerian lain.
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
