Fairid Dorong Penguatan Sekat Kanal dan Sumber Air untuk Cegah Karhutla

Palangka Raya, InfoPublik – Wali kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, pentingnya penguatan langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui program pembasahan, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air di kawasan rawan kebakaran.

Demikian pernyataan itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Kehutanan RI,Raja Juli Antoni meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan gambut di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Rabu (19/8/2026).

Fairid mengatakan, salah satu langkah yang terus didorong Pemerintah Kota Palangka Raya adalah memaksimalkan pembasahan lahan, pembangunan sekat kanal, dan pemanfaatan sumur bor agar kelembapan lahan gambut dapat tetap terjaga.

“Program pembasahan, sekat kanal, dan sumur bor ini perlu dimaksimalkan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan Karhutla,”ujarnya.

Ia menjelaskan, di sejumlah lokasi saat ini juga dilakukan pekerjaan pembuatan sekat dan batas kanal dengan dukungan peralatan dari instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu menahan air sekaligus menyediakan cadangan air untuk kebutuhan pembasahan.

Menurutnya, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan Karhutla, khususnya pada titik-titik yang sulit dijangkau.

Untuk itu, Pemko Palangka Raya telah mengusulkan penambahan sarana pendukung berupa embung, termasuk embung portabel, serta penguatan jaringan sumur bor di sejumlah kawasan rawan.

“Kami sudah mengusulkan, terutama untuk titik-titik yang sulit mendapatkan air. Bisa melalui embung, embung portabel, maupun penguatan sumur bor,”imbuhnya.

Dirinya menambahkan, pembangunan sumur bor juga perlu diikuti dengan sistem perpipaan yang memadai agar distribusi air ke lokasi kebakaran dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, pihaknya menilai, sarana penampungan air yang bersifat portabel atau bergerak juga dapat menjadi alternatif untuk memperkuat respons di lapangan, terutama pada lokasi yang tidak memiliki sumber air permanen.

Usulan tersebut tidak hanya ditujukan untuk penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga sebagai langkah pencegahan jangka menengah agar kawasan rawan dapat lebih cepat dibasahi saat kondisi lahan mulai mengering.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Palangka Raya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam menyusun perencanaan penanganan karhutla yang lebih komprehensif.(Mc.Palangka Raya/Eyv)

Menurutnya, kebutuhan pembiayaan penanganan karhutla cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu, dukungan lintas pemerintah dan berbagai pihak sangat diperlukan agar penanganan di lapangan tetap optimal.

Fairid berharap, penguatan infrastruktur air, pembasahan lahan, sekat kanal, serta kesiapsiagaan personel dapat terus ditingkatkan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran lahan gambut di Kota Palangka Raya. (MC Kota Palangka Raya/Usep)