Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, telah merampungkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi sejumlah 18 KPUD kabupaten kota dari 24 daerah se Sulsel di Hotel Claro, Makassar.

"Yang sudah 18 (KPUD), itu sudah dilakukan pembetulan pada saat rekap di provinsi, langsung dilakukan pembetulan. Insya Allah, tidak ada masalah," sebut Koordinator Tim 8 Percepatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Sulsel, Andi Dewantara, seperti dilansir ANTARA, Kamis (7/3/2024).

Dari jumlah 24 KPU kabupaten kota, masih ada enam kabupaten yang belum dilakukan sinkronisasi yakni Kabupaten Gowa, Maros, Jeneponto, Bone, Kota Palopo dan Kota Makassar.

Sedangkan yang telah selesai disinkronisasi masing-masing KPU Kabupaten Sidrap, Enrekang, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Parepare.

Saat ditanyakan apa kendala pada proses rekapitulasi tersebut, Dewantara menyatakan, untuk masa rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi masih dapat dilaksanakan karena batas akhir hingga 10 Maret 2024

"Intinya, di perolehan hasil tidak ada masalah. Artinya, suara partai politik, Caleg, pasangan calon dan DPD itu tidak ada masalah semua. Yang jadi masalah, banyaknya kesalahan input di tingkat PPK," ujarnya.

Andi menegaskan, proses rekapitulasi yang berlangsung saat ini menggunakan Sirekap dengan menginput data secara berjenjang, dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi akumulasi di tingkat kabupaten dan angka data itu di akumulasi di tingkat provinsi.

"Dan kendala itu baru ditemukan pada saat rekapitulasi di provinsi, ada juga ditemukan di kabupaten, tapi diselesaikan di kabupaten ada juga. Bahkan, diperiksa di kabupaten, nah masih ada salah di provinsi. Artinya, human error lah," kata Ketua KPU Selayar itu.

Mengenai keterlambatan rekapitulasi, kata dia, tidak terlambat untuk tingkat provinsi sampai 10 Maret 2024, sedangkan untuk rekap di kabupaten kota hanya sampai 5 Maret 2024.