KPU dan Bawaslu Diminta pastikan Karyawan PT. IWIP Salurkan Hak Pilih

Ternate, InfoPublik - Menjelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, pada 14 Februari yang tinggal 14 hari lagi.

Namun ketidakpastian pihak PT. IWIP Halmahera Tengah tidak memberikan ijin di awal untuk mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lokasi perusahaan IWIP kepada karyawan PT. IWIP yang masuk pemilih DPT, mengundang keprihatinan publik. 

Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara Jainul Yusup, Rabu (31/1/2024) angkat bicara, karyawan PT IWIP yang berjumlah begitu banyak ada puluhan ribu karyawan yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi pihak PT IWIP, tidak memberikan ijin, padahal Bawaslu dan KPU  sudah menyurati pihak perusahaan 

”Sesungguhnya kita sangat sayangkan, kenapa pihak perusahaan tidak membuka TPS khusus di situ, dengan jumlah karyawan puluhan ribu orang di situ, padahal jauh jauh hari pihak KPU provinsi dan kabupaten sudah menyurati dan sudah berkonsultasi namun pihak perusahaan tidak bersedia dan lambat merespon, padahal perusahaan sebesar seperti PT Harita saja bersedia membuka TPS khusus di perusahaan Harita Obi," ujar Jainul.

Lanjut alumni Unkhair ini, kalau sudah begini maka pihak KPU Provinsi dan Kabupaten Halmahera Tengah serta Bawaslu harus pro aktif mengantisipasi menjelang dan hari nanti, jangan sampai banyak yang tidak memilih alias golput.

”KPU Provinsi dan Kabupaten harus pastikan kepada pihak perusahaan jangan sampai hari H, pihak perusahaan tidak melibur kan karyawannya, karena pernah kami lihat hari raya pun libur cm beberapa jam dan karyawan kembali bekerja, jadi butuh kepastian ke perusahaan, tanggal 14 February itu hari libur dan harus libur,” ucap Jainul. 

Dosen Unkhair ini mengatakan, pihak KPU harus memastikan karyawan yang sudah masuk DPT ini semuanya harus memilih atau mencoblos, karena itu pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)  memastikan distribusi formulir undangan tepat sasaran orangnya dan di mana TPS mereka.

”KPPS harus memastikan form undangan itu adalah nama yang masuk DPT jangan sampai salah sasaran, juga KPPS harus memastikan jumlah surat suara tersedia sesuai DPT beserta kelebihan 2 persen, apalagi karyawan PT IWIP ini banyak berdomisili di Kota Weda, Transkobe, Kulo Jaya, Lokulamo, Lelilef Waybulan, Lelilef Sawai dan Sagea, sehingga lokasi-lokasi  tersebut petugas KPPS harus pro aktif dan siaga melayani pemilih karyawan tersebut,” tutup Jainul.Nang/MC Tidore