Begini Strategi Kominfo agar Informasi Pemilu 2024 Terus Kondusif

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan strategi amplifikasi pesan Pemilu Damai 2024 lewat media sosial dan berbagai macam kanal komunikasi, agar informasi terkait pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 tetap kondusif.

Demkian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam Forum Sosialisasi Pemilu Damai 2024: Demi Indonesia Cerdas Memilih yang disiarkan dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Jumat (12/1/2024).

“Kami terus melakukan amplifikasi pesan Pemilu damai 2024 untuk menjaga situasi penyelenggaraan pemilu 2024, di mana informasi harus terus kondusif,” kata Budi Arie Setiadi.

Menkominfo menjelaskan, strategi itu merupakan bagian dari komunikasi publik guna menyebarluaskan berbagai informasi terkait pemilu dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024

Dalam hal itu, Kominfo berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis, seperti kampus atau perguruan tinggi, komunitas, media, hingga operator seluler.

“Kalau yang menggunakan kartu Telkomsel, di handphone kita tulisannya ada Pemilu Damai. Tadinya tulisannya Pemilu Damai 2024, cuma spasinya enggak bisa, jadi (hanya ditampilkan) Pemilu Damai kalau kita buka handphone,” ungkapnya.

Selain itu, Kominfo berkolaborasi dengan mitra strategis menggelar kegiatan literasi digital, khususnya diseminasi informasi tentang penggunaan media sosial di masa pemilu.

Program kolaborasi literasi digital oleh kominfo itu diyakini berperan penting dalam mencegah masyarakat terpapar berbagai konten negatif di ruang digital, yang menyebabkan terjadinya kekacauan informasi atau information disorder seperti misinformasi, disinformasi dan malinformasi (hoaks).

Kemudahan mengkonsumsi hoaks menurutnya berpotensi mencedrai demokrasi karena akan berkembang menjadi fitnah, ujaran kebencian, yang berujung pada merendahkan martabat orang lain.

“Merendahkan martabat orang lain tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh para founding father kita dan para pendahulu kita,” imbuh dia.

Menurut Menkominfo, kemudahan mengkonsumsi hoaks akan berdampak negatif bagi kedamaian lingkungan, terlebih menurut hasil penelitian lembanga internasional, sebanyak 42 persen masyarakat Indonesia masih percaya disinformasi seputar Pemilu.

Guna merespon kondisi tersebut, Kominfo melaksanakan berbagai inisiatif di tiga tingkatan.

Pertama, dari tingkat dulu melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).

“Kami berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membentengi diri dari ancaman menjadi korban dan penyebar hoaks di seluruh Masyarakat,” kata Budi Arie Setiadi.

Kedua, di tingkat menengah melalui patroli siber yang dilakukan terus menerus selama 24 jam sehari dengan menyisir seluruh ruang digital untuk mengamankan ruang digital dari virus hoaks.

Selain itu, Kominfo menerbitan klarifikasi terhadap hoaks dengan melakukan stempel hoaks agar masyarakat terhindari dari konten negative tersebut.

Ketiga, di tingkat hilir mendukung upaya penegakan hukum oleh Polri dengan pemberian data dan informasi.

Alhasil, selama masa kampanye pemilu sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024. Kementerian kominfo telah melakukan takedown terhadap 51 konten terkait Pemilu serta penerbitkan klarifikasi sekitar 175 konten hoaks mengenai isu Pemilu.

“Jumlah itu menjadi meningkat pengingat kita semua bahwa hoaks masih mengancam demokrasi kita, walaupun secara data jauh menurun dibanding 2019,” tutup Menkominfo.

Turut hadir dalam acara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Staf Khusus Menkominfo Sugiharto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Indrawan Susilo Perbowoadi, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Said Abdullah Dahlawi, perwakilan Polda Riau, perwakilan Danrem 033/Wira Pratama dan Ketua KPID Riau Henky Mohari.