Bupati Siak, Afni Zulkifli, menemui Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026)/ (MC Siak).
Jakarta, InfoPublik- Bupati Siak Afni Zulkifli meminta kesempatan kedua kepada Kementerian Perhubungan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Permohonan tersebut disampaikan Afni saat bertemu Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Afni menegaskan komitmen Pemkab Siak untuk memperbaiki tata kelola BUMD agar pengelolaan pelabuhan ke depan lebih profesional dan memberikan manfaat bagi daerah.
Afni menjelaskan, sebelumnya pengelolaan Pelabuhan KITB dipercayakan kepada BUMD PT Samudra Siak. Namun, masa pengelolaannya berakhir pada Oktober 2024 karena perusahaan tersebut dinilai tidak lagi layak menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Pengelolaan sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan, antara lain minimnya kontribusi keuntungan bagi daerah dan tidak optimalnya pemeliharaan infrastruktur. Kondisi tersebut turut berujung pada ambruknya jembatan KITB pada Januari 2026.
"Pak Direktur tadi kembali menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan pelabuhan KITB pada masa lalu," ungkap Afni.
Ia mengatakan, pelabuhan tersebut dibangun menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, pengawasan dan pemeliharaan tidak berjalan optimal, termasuk adanya penumpukan truk pengangkut cangkang di kawasan pelabuhan.
Afni mengaku telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta kesempatan kedua kepada Menteri Perhubungan sejak awal masa kepemimpinannya.
"Saya akan pegang komitmen dan menjaminkan agar ke depan pengelolaan pelabuhan KITB lebih baik lagi. Kami memohon diberikan kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan KITB," pinta Afni.
Menurut dia, Pelabuhan KITB memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah, terutama di tengah tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi. Pelabuhan tersebut diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, membuka investasi, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Afni juga mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah menganggarkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton. Penyusunan DED ditargetkan rampung paling lambat akhir 2026.
Sambil menunggu proses tersebut, Pemkab Siak telah menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dan mendapatkan investor yang bersedia membangun kembali pelabuhan tanpa membebani APBN maupun APBD.
"Alhamdulillah, kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya butuh pola kerja sama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub," ujar dia.
Dalam pertemuan tersebut, Triono menyambut baik komitmen Pemkab Siak. Namun, ia mengingatkan agar persoalan pengelolaan sebelumnya tidak terulang. Kementerian Perhubungan meminta komitmen pemerintah daerah dituangkan dalam pakta integritas sebelum kerja sama dimulai.
"Beliau menyampaikan, benar ya Ibu Bupati, ini dijaga komitmennya. Sebelum kerja sama dimulai harus ada pakta integritas, harus ada komitmen yang betul-betul jelas. Jangan hanya janji saja," kata Afni.
Afni menegaskan, upaya menghidupkan kembali Pelabuhan Tanjung Buton bukan sekadar mengembalikan pengelolaan kepada BUMD, tetapi juga memastikan aset negara terawat, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Siak.
(Dep/MC Siak)
_thumb.jpg)
