Kubu Raya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembangunan gedung DPRD permanen yang direncanakan menggunakan skema anggaran tahun jamak (multiyears). Rencana tersebut menjadi perhatian karena sejak pemekaran daerah, Kabupaten Kubu Raya belum memiliki gedung DPRD permanen.
Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (20/11/2026), dengan agenda penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap dua Raperda inisiatif DPRD.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengatakan pembahasan Raperda tersebut telah dilakukan melalui rapat gabungan antara panitia khusus (Pansus) DPRD dan tim eksekutif pemerintah daerah.
"Perlu disampaikan bahwa dari tiga Raperda inisiatif DPRD hingga saat ini terdapat dua Raperda telah dilakukan pembahasan," kata Sujiwo.
Dua Raperda yang telah dibahas tersebut mencakup Raperda terkait pembangunan gedung DPRD serta Raperda tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
Sujiwo menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyetujui hasil pembahasan kedua Raperda tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.
"Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat gabungan antara panitia khusus dan tim eksekutif maka kami menyetujui kedua Raperda tentang pembangunan gedung DPRD dan pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat," terangnya.
Sementara itu, satu Raperda inisiatif DPRD lainnya, yakni Raperda tentang Pelindungan Guru, masih menjalani proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Sujiwo menegaskan bahwa Pemkab Kubu Raya tetap berkomitmen mendukung penyelesaian pembahasan Raperda tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, dari tiga Raperda inisiatif DPRD, dua telah memperoleh persetujuan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, sedangkan satu lainnya masih berada pada tahap harmonisasi.
Ketua DPRD Kubu Raya, Johan Saimima, menjelaskan bahwa pembangunan gedung DPRD direncanakan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears.
Skema tersebut memungkinkan pembiayaan pembangunan direncanakan untuk lebih dari satu tahun anggaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Johan menambahkan, keberadaan gedung DPRD permanen menjadi kebutuhan kelembagaan karena sejak Kabupaten Kubu Raya dimekarkan, fasilitas tersebut belum tersedia.
Persetujuan terhadap Raperda terkait pembangunan gedung DPRD menjadi salah satu tahapan untuk menindaklanjuti rencana penyediaan fasilitas permanen bagi lembaga legislatif daerah.
Adapun tindak lanjut pembangunan tetap harus memperhatikan proses penetapan regulasi, perencanaan teknis, dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
(Ird_diskminfokkr/IKP)