Kubu Raya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 akibat kebijakan pengurangan transfer ke daerah. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah kebutuhan prioritas senilai sekitar Rp110 miliar, sementara rencana pengadaan lahan untuk pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terpaksa ditunda.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyebut APBD 2027 diperkirakan menjadi salah satu periode penganggaran paling berat karena pemerintah daerah harus menyesuaikan kemampuan fiskal dengan berbagai kewajiban dan kebutuhan pembangunan.
Hal itu disampaikan Sujiwo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Kantor DPRD Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat (20/11/2026).
"Ini program yang tidak bisa ditunda. Dalam kondisi keuangan daerah yang sangat sulit, kita tetap harus melaksanakan sejumlah kebutuhan yang menjadi prioritas," ungkap Sujiwo.
Menurutnya, kebutuhan anggaran sekitar Rp110 miliar tersebut mencakup pembangunan gedung DPRD sebesar Rp30 miliar, pembayaran kewajiban pinjaman kepada Bank Kalbar Rp38 miliar, bonus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), perencanaan pembangunan stadion, serta pengadaan lahan bagi sejumlah instansi vertikal.
Khusus pengadaan lahan, Pemkab Kubu Raya mengalokasikan sekitar Rp10 miliar untuk mendukung kebutuhan pembangunan fasilitas Kejaksaan Negeri, Komando Distrik Militer (Kodim), dan Pengadilan Negeri.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan sekitar Rp2,5 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan di kawasan industri.
Sujiwo menegaskan, sejumlah kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Namun, kondisi keuangan membuat pemerintah daerah harus menunda beberapa rencana pembangunan, termasuk pengadaan lahan untuk kantor BPBD.
Menurut Sujiwo, pembangunan kantor BPBD dengan dukungan lahan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Kubu Raya.
"Kita sudah tidak bisa memprediksi seperti apa kondisi alam ke depan. Bencana dan terpaan bencana diperkirakan akan terus beruntun. Karena itu, BPBD perlu segera dibangun dengan lahan yang luas. Tetapi untuk sementara terpaksa kita tunda karena faktor keuangan," jelasnya.
Di sektor olahraga, Sujiwo meminta Dinas Pekerjaan Umum bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera mematangkan perencanaan pembangunan stadion.
Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam penyusunan anggaran perencanaan agar tetap sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Jika nilai pembangunan stadion diperkirakan mencapai Rp300 miliar, biaya perencanaannya diarahkan pada kisaran Rp5 miliar hingga Rp7,5 miliar.
Sujiwo berharap proses pengadaan lahan dan penyusunan dokumen perencanaan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan stadion dapat direalisasikan paling lambat pada 2028.
Meski demikian, rencana tersebut masih bergantung pada kesiapan lahan, penyelesaian perencanaan, dan dukungan pembiayaan.
Selain itu, Sujiwo menyoroti keterbatasan aset tanah milik Pemkab Kubu Raya yang dinilai menghambat pelaksanaan sejumlah proyek strategis.
Menurutnya, pemerintah daerah kerap menghadapi kesulitan memperoleh lahan untuk pembangunan fasilitas publik, termasuk stadion, pasar induk, Sekolah Rakyat, dan pengembangan kawasan kota satelit yang diperkirakan membutuhkan lahan seluas 100 hektare.
"Kondisi Kubu Raya ini sebenarnya sangat miris. Kita ini katanya negara, tetapi segala macam pun tidak punya. Mau membangun stadion, kita harus mengemis kepada seseorang. Mau membangun pasar induk juga harus mengemis. Sekarang kita akan diplot sebagai kota satelit yang membutuhkan 100 hektare lahan, kita juga harus meminta," tegasnya.
Sujiwo menilai keterbatasan aset tanah menjadi persoalan serius karena Kubu Raya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi pemerintah daerah justru kesulitan menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas publik.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia meminta Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya membentuk tim guna menginventarisasi dan mengidentifikasi lahan-lahan yang tidak lagi dimanfaatkan, termasuk yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan.
Inventarisasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai status, pemanfaatan, dan potensi lahan yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
"Saya minta tolong dibentuk tim. Mereka ini menurut saya sudah sangat kenyang menikmati sumber daya alam kita. Hutan, kayu, semuanya sudah habis. Sekarang di depan mata kita ada lahan-lahan terbengkalai, sementara pemerintah daerah sendiri sejengkal tanah pun tidak punya," ujarnya.
(Ird_diskminfokkr/IKP)