SLEMAN, InfoPublik — Upaya mencegah praktik perkawinan anak membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, penguatan ketahanan keluarga, serta kepedulian lingkungan sekitar demi melindungi hak tumbuh kembang generasi muda.
Komitmen perlindungan anak tersebut mengemuka dalam kegiatan Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Balai Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kamis (19/11/2026).
Forum penguatan kapasitas masyarakat desa ini diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari perangkat kalurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, karang taruna, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), hingga Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Sardonoharjo.
Hadir sebagai narasumber, akademisi sekaligus dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Dewi Rokhanawati, memaparkan materi bertema "Cegah Perkawinan Anak, Selamatkan Masa Depan Generasi" yang mengupas batasan usia menikah serta akar persoalan pernikahan dini di masyarakat.
Dewi menjelaskan, perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua calon mempelai masih berusia di bawah 18 tahun, padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.
Ketentuan batas usia tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak anak sehingga pernikahan di bawah umur 19 tahun hanya dapat dilangsungkan melalui mekanisme dispensasi pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
Selain pembatasan usia, Dewi mengingatkan, segala bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak, dapat dikenai sanksi pidana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Lebih lanjut, ia menguraikan, faktor ekonomi kerap menjadi pemicu utama praktik perkawinan anak ketika anak perempuan masih dipandang sebagai beban sehingga pernikahan dianggap jalan pintas untuk meringankan tanggungan orang tua.
“Faktor lainnya meliputi rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya dan tekanan sosial, kehamilan yang tidak diinginkan, penggunaan gawai dan media sosial, serta pola asuh keluarga dan pemahaman keagamaan yang belum komprehensif,” tandas Dewi.
Beragam faktor pemicu tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak cukup mengandalkan penegakan hukum semata, melainkan menuntut edukasi berkelanjutan, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan ketahanan keluarga di tingkat akar rumput.
Oleh karena itu, kolaborasi aktif perangkat kalurahan, tokoh agama, organisasi kepemudaan, kader PKK, dan lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan untuk mengenali potensi risiko sejak dini sekaligus memberikan pendampingan bagi remaja.
Melalui pelatihan ini, masyarakat Sardonoharjo diharapkan semakin memahami bahwa anak bukanlah beban keluarga, melainkan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. (MC Kab. Sleman/KIM DSN Ngaglik/Egi Prayoga)