SLEMAN, InfoPublik — Pembauran kebangsaan tidak cukup diwujudkan melalui deretan slogan maupun acara seremonial semata, melainkan harus dibangun lewat interaksi sosial yang setara, rasa saling percaya, serta kolaborasi nyata antarkelompok masyarakat di tengah pesatnya arus perkembangan teknologi digital.
Gagasan penguatan kohesi sosial tersebut mengemuka dalam Seminar Pancasila bertajuk "Pola Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Sleman: Antara Idealitas dan Realitas" yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman di Tridadi, Rabu (18/11/2026).
Forum dialog kebangsaan tersebut diikuti sekitar 100 tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Sleman bersama jajaran pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat kapanewon.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yayuk Hidayah, menegaskan, pembauran kebangsaan bukan sekadar urusan administratif di ruang tertutup, melainkan komitmen menghidupkan kerja sama lintas batas dalam keseharian warga.
“Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menggeser orientasi dari sekadar hidup berdampingan secara pasif menjadi hidup bersama dalam semangat saling percaya dan gotong royong yang aktif,” ungkap Yayuk.
Menurut Yayuk, masyarakat Indonesia yang majemuk membutuhkan ruang perjumpaan terbuka dan inklusif guna membangun interaksi lintas suku, agama, budaya, maupun kelompok sosial secara berkelanjutan agar tidak muncul sekat sosial yang meminggirkan kelompok tertentu.
Ia menekankan, hakikat pembauran bukanlah meleburkan atau menghilangkan jati diri masing-masing kelompok, melainkan merajut relasi sosial yang setara dengan mengedepankan sikap saling menghormati demi tujuan bersama.
Untuk memperkokoh ekosistem tersebut, Yayuk mendorong penerapan kolaborasi pentaheliks yang menyatukan peran strategis lima unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, serta media massa.
Keterlibatan kelima unsur secara menyeluruh dinilai krusial agar program pembauran berangkat dari kebutuhan nyata akar rumput dengan memberi ruang partisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi bagi tokoh perempuan, pemuda, karang taruna, lembaga pendidikan, serta pelaku ekonomi kreatif.
Di sisi lain, ia mengingatkan, kemajuan ruang digital ibarat pisau bermata dua karena mampu memperluas jejaring komunikasi sekaligus berpotensi menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi yang mengikis kepercayaan antarkelompok.
Guna menerjemahkan gagasan menjadi langkah terukur di lapangan, seminar tersebut merumuskan pola aksi 5K, meliputi kenali, komunikasikan, kolaborasikan, kelola, dan kaji ulang, yang dirancang dalam rencana kerja selama 90 hari.
Pelaksanaan rencana kerja tiga bulan tersebut dibagi secara bertahap, mulai dari pemetaan persoalan sosial dan penyerapan aspirasi warga pada 30 hari pertama, pelaksanaan dialog serta aksi sosial bersama pada hari ke-31 hingga ke-60, sampai evaluasi dan penyusunan agenda keberlanjutan pada 30 hari terakhir.
Melalui ruang-ruang perjumpaan lokal yang terus dirawat, nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan ideologis belaka, melainkan tumbuh menjadi kekuatan gotong royong masyarakat Sleman dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman. (MC Kab. Sleman/KIM Tempel/SBD)