Lumajang, InfoPublik – Hotline Administrasi Kependudukan (Adminduk) berbasis WhatsApp milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lumajang mencatat 16.125 pesan masuk selama 1–18 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.123 pesan telah mendapatkan respons, menunjukkan tingginya aktivitas layanan digital untuk memenuhi kebutuhan informasi dan administrasi kependudukan masyarakat.
Berdasarkan data Disdukcapil Lumajang, layanan tersebut diakses oleh 844 pengguna unik dalam periode pencatatan yang sama.
Jumlah pesan masuk juga meningkat sekitar 23 persen dibandingkan periode 14–31 Oktober 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya aktivitas komunikasi masyarakat melalui kanal Hotline Adminduk.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Lumajang, Arif Heri Kurniawan, mengatakan data penggunaan hotline menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memahami kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.
“Data penggunaan Hotline Adminduk menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memahami kebutuhan masyarakat. Beragam pertanyaan yang masuk menunjukkan bahwa layanan administrasi kependudukan masih menjadi kebutuhan penting. Karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kecepatan respons dan kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat,” ujar Arif di Kabupaten Lumajang, , Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/11/2026).
Selain jumlah pesan masuk, aktivitas petugas melalui layanan tersebut juga menunjukkan peningkatan.
Selama 1–18 November 2026, tercatat 4.227 balasan operator atau meningkat 78 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, interaksi yang dialihkan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut mencapai 189 sesi, meningkat 130 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa Hotline Adminduk tidak hanya dimanfaatkan untuk mengakses informasi otomatis melalui sistem bot, tetapi juga untuk memperoleh bantuan langsung dari petugas.
Berdasarkan klasifikasi layanan, sistem mencatat sebanyak 1.768 kasus selama periode yang sama.
Dari jumlah tersebut, pertanyaan terkait perpindahan penduduk, baik pindah keluar maupun pindah datang, menjadi kategori terbanyak dengan 268 kasus.
Selanjutnya, layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tercatat sebanyak 240 kasus, disusul layanan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 226 kasus.
Kebutuhan administrasi lainnya meliputi akta kelahiran dan akta kematian sebanyak 146 kasus serta Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 50 kasus.
Selain itu, tercatat 39 permintaan pelayanan jemput bola, yang menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dengan pendekatan langsung.
Dalam periode pencatatan tersebut, masyarakat juga mengirimkan berbagai dokumen pendukung melalui Hotline Adminduk.
Sistem menerima sebanyak 1.434 lampiran berupa gambar dan 444 lampiran berformat PDF. Pengiriman dokumen tersebut menjadi bagian dari aktivitas komunikasi antara masyarakat dan layanan Disdukcapil.
Menurut Arif, informasi mengenai jenis pertanyaan dan kebutuhan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan pelayanan, termasuk meningkatkan kecepatan respons petugas serta memperjelas informasi persyaratan administrasi kependudukan.
Pemanfaatan sistem otomatis melalui bot membantu masyarakat memperoleh informasi awal mengenai layanan yang dibutuhkan. Sementara itu, operator berperan memberikan penjelasan lebih lanjut ketika pertanyaan memerlukan pendampingan petugas.
Melalui evaluasi data Hotline Adminduk, Disdukcapil Lumajang berupaya mengembangkan pelayanan digital yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penguatan layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses informasi, meningkatkan kualitas komunikasi antara petugas dan pemohon, serta mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)