Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dan Bea Cukai Probolinggo berhasil mengamankan 391.513 batang rokok ilegal melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal selama Januari hingga minggu ketiga November 2026. Hasil penindakan tersebut dilaporkan meningkat dibandingkan capaian pada 2024 dan 2025.
Capaian itu disampaikan dalam kegiatan Ekspose Hasil Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Wilayah Kabupaten Lumajang melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Hall Ranu Kumbolo, Hotel Aston Inn Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan hasil operasi tersebut mencerminkan kerja sama pemerintah daerah, Bea Cukai Probolinggo, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi peredaran barang kena cukai ilegal.
"Hari ini kita menyaksikan hasil kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Bea Cukai Probolinggo, khususnya dalam penegakan ketentuan di bidang barang kena cukai," ujarnya.
Menurut Agus, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan penegakan peraturan cukai, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga penerimaan negara dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap barang kena cukai yang beredar secara ilegal.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah rokok ilegal yang diamankan pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan hasil operasi dalam dua tahun sebelumnya.
"Dibandingkan tahun 2024 dan 2025, tahun ini hasil operasinya lebih meningkat. Kita berharap kegiatan ini nantinya bisa membuka kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi rokok ilegal," tegasnya.
Agus juga menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memiliki peran penting dalam mendukung sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
Pemanfaatan DBHCHT mencakup tiga bidang utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan peraturan di bidang cukai.
"Jadi, tembakau juga berkontribusi terhadap penanganan kesehatan masyarakat. Alokasi DBHCHT ini, yang terbesar untuk bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian juga untuk bidang kesehatan, serta mendukung penegakan peraturan barang kena cukai," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, Muhammad Chaidir Soleh, mengatakan kegiatan ekspose dilakukan untuk menyampaikan hasil penindakan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pemanfaatan DBHCHT Tahun Anggaran 2026, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 sebagaimana disebutkan dalam laporan kegiatan.
Chaidir menjelaskan bahwa pengawasan barang kena cukai ilegal bertujuan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi kepentingan masyarakat, dan menciptakan persaingan usaha yang adil bagi pelaku industri yang menjalankan usahanya sesuai peraturan.
Selain itu, upaya pemberantasan tersebut juga diarahkan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai.
Dalam penanganan pelanggaran, pemerintah dan instansi terkait menerapkan mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk proses penetapan Barang Milik Negara (BMN) dan penerapan prinsip ultimum remedium.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai Probolinggo, aparat penegak hukum, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal," ungkapnya.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ad/An-m)