Kota Gorontalo, InfoPublik - Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Gorontalo serta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo atas hasil pengukuran yang sangat baik.
Apresiasi merupakan bentuk penghargaan atas kerja sama, koordinasi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi indikator penilaian serta menyiapkan data dan bukti dukung yang diperlukan.
"Gubernur berharap capaian positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk semakin memperkuat kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," kata Sofian Ibrahim yang mewakili Gubernur Gorontalo pada Validasi Eksternal Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 Tahun Ukur 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.
Dalam kgiatan ini Sofian Ibrahim menyampaikan penjelasan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari tim validator eksternal BSKDN. Tim validasi dipimpin oleh Prof. Irwan bersama sejumlah anggota tim BSKDN. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengukuran IPKD Provinsi Gorontalo.
Validasi eksternal ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil pengukuran IPKD, khususnya bagi pemerintah daerah yang memperoleh kategori baik di tingkat regional dan/atau memiliki nilai indeks tertinggi pada masing-masing regional.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian hasil pengukuran dengan kondisi faktual penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat validitas data dan bukti dukung yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, validasi eksternal dilakukan melalui mekanisme pemaparan oleh kepala daerah dengan durasi maksimal 15 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 15 menit bersama pakar, akademisi, dan media massa. Pemaparan tersebut dilengkapi dengan bukti dukung (evidence) yang relevan untuk memperkuat indikator-indikator yang menjadi fokus pembahasan dalam proses validasi.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. Sofian Ibrahim, M.Si, hadir mewakili Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan penjelasan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari tim validator eksternal BSKDN. Tim validasi dipimpin oleh Prof. Irwan bersama sejumlah anggota tim BSKDN.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengukuran IPKD Provinsi Gorontalo.
Dalam sesi validasi, tim BSKDN melakukan pendalaman terhadap sejumlah indikator pengukuran dengan mengajukan pertanyaan terkait kebijakan, pelaksanaan, serta capaian pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah bersama OPD terkait memberikan tanggapan dan klarifikasi atas berbagai pertanyaan tersebut, termasuk menjelaskan dokumen dan bukti dukung yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari proses pengukuran.
Keterlibatan seluruh OPD menjadi bagian penting dalam proses validasi, mengingat pengukuran IPKD mencakup enam dimensi utama, yaitu kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Setiap dimensi tersebut memerlukan dukungan data dan informasi dari perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Melalui proses validasi eksternal ini, BSKDN tidak hanya melakukan verifikasi terhadap hasil pengukuran, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Hasil validasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas tata kelola keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
Selain validasi terhadap pemerintah provinsi, BSKDN Kementerian Dalam Negeri juga memfasilitasi pelaksanaan validasi eksternal bagi pemerintah kabupaten dan kota yang memperoleh predikat baik dan/atau nilai tertinggi di tingkat provinsi, khususnya daerah yang secara administratif maupun keuangan belum dapat melaksanakan validasi eksternal secara mandiri. Hal ini menjadi bagian dari upaya BSKDN untuk memastikan proses penilaian IPKD dapat berjalan secara menyeluruh dan memberikan kesempatan yang setara bagi pemerintah daerah. (mcgorontaloprrov/ppid)