Kunjungan Tim Koordinasi Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) ke Kantor Bagian Pengadaan Kabupaten Gorontalo. (foto Romy)
Kabupaten Gorontalo, InfoPublik - Koordinator Tim Koordinasi Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Romy, menegaskan bahwa koordinasi dengan Kantor Bagian Pengadaan Kabupaten Gorontalo fokus pada tata kelola.
"Untuk mengidentifikasi kendala teknis dan prosedural yang menghambat optimalisasi nilai ITKP di Kabupaten Gorontalo, merumuskan solusi bersama guna mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuntaskan seluruh administrasi pengadaan pada sistem digital," kata Romy sehari setelah melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi intensif di Kantor Bagian Pengadaan Kabupaten Gorontalo, Rabu (11/11/2026).
Romy menjelaskan pertemuan ini digelar berdasarkan Keputusan Kepala LKPP terkait Pedoman Penyusunan dan Penilaian ITKP pada Pemerintah Daerah, serta Surat Perintah Tugas Nomor 1019/SPT/SET-BPBJ/XI/2026 tanggal 3 November 2026.
Romy juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Rapor Penilaian Variabel ITKP tahun 2025, Kabupaten Gorontalo mencatatkan total skor ITKP sebesar 69,78. Nilai tersebut disumbang oleh Indikator Pemanfaatan Sistem (SiRUP 8,16; Non Tender 2,88; E-Tendering 3,63; Toko Daring 1,00; E-Katalog Metode 3,77), Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM sebesar 10,34, serta Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ yang menyentuh angka 69,78.
Meski demikian, tim koordinasi menemukan akar permasalahan krusial yang mengganjal capaian nilai pada Indikator Pemanfaatan Sistem. Variabel E-katalog tercatat masih menyentuh angka 0,00 (nol).
Romy juga mengungkapkan, hal ini terjadi akibat kelalaian di tingkat OPD yang tidak menyelesaikan proses transaksi di dalam sistem hingga menekan menu "Selesai".
Akibatnya, paket pekerjaan yang secara fisik telah rampung 100% dan dibayarkan tetap terbaca menggantung dan belum tuntas oleh sistem LKPP, sehingga gagal terkonversi menjadi poin ITKP daerah.
Menyikapi temuan tersebut, pertemuan koordinasi ini menghasilkan rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu penerbitan Instruksi Kepala Daerah: Mendorong Sekretaris Daerah atau Bupati untuk mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tiap OPD melakukan pembaruan (updating) status paket hingga menu "Selesai" paling lambat pada akhir bulan berjalan. Optimalisasi Fungsi Monitoring UKPBJ: Bagian Pengadaan diminta melakukan pengawasan berkala secara mingguan menggunakan dashboard monitoring untuk mendeteksi paket OPD yang menggantung, sekaligus memberikan teguran langsung kepada OPD yang bersangkutan.
Melalui langkah-langkah konkret ini, diharapkan komitmen dan kedisiplinan administrasi digital di tingkat OPD dapat meningkat, sehingga capaian indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa di wilayah Gorontalo menjadi lebih optimal, transparan, dan akuntabel. (mcgorontaloprov/romy)
