SLEMAN, InfoPublik — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman mendorong Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja lurah melalui mekanisme penilaian yang terukur dan sistematis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta akuntabel.
Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Lurah oleh BPKal yang berlangsung di Ruang Rapat Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan desa ini dihadiri oleh Panewu Tempel Rasyid Ratnadi Sosiawan bersama Kepala Jawatan Praja Sri Lestari, Carik Margorejo Ariyanto Wibowo beserta pamong kalurahan, jajaran BPKal, Tuwanggana, serta Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Margorejo.
Dalam sambutannya, Rasyid menekankan agar seluruh anggota BPKal memahami kedudukan, tugas, serta aspek penilaian secara utuh sehingga hubungan kelembagaan antara BPKal dan pemerintah kalurahan berjalan semakin konstruktif.
“Penilaian kinerja lurah merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan BPKal,” ungkap Rasyid.
Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Sriningsih, menjelaskan, pengawasan kinerja lurah bukan sekadar pemeriksaan administrasi atau upaya mencari kekurangan, melainkan proses pemantauan dan evaluasi terencana yang berpedoman pada indikator jelas.
“BPKal tidak cukup hanya melihat hasil akhir suatu kegiatan, tetapi juga perlu memahami bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya,” jelas Sriningsih.
Mengacu pada Keputusan Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman Nomor 016/Kep.Ka DPMK/2024, ruang lingkup pemantauan mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kalurahan, perencanaan pendapatan, pelaksanaan kegiatan anggaran, hingga pelaporan penyelenggaraan pemerintahan serta realisasi anggaran.
Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, BPKal perlu membentuk tim pengawas, menguasai instrumen pemantauan dan evaluasi, mempelajari regulasi terkait, serta menyiapkan daftar dokumen pendukung sebelum membahas hasil temuan secara internal guna merumuskan rekomendasi perbaikan.
“Hasilnya harus dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada lurah melalui forum umpan balik,” papar Sriningsih.
Melalui mekanisme umpan balik yang terstruktur tersebut, lurah diharapkan memperoleh gambaran objektif mengenai capaian kinerjanya sekaligus mengetahui aspek penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu dibenahi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (MC Kab. Sleman/KIM Tempel/SBD)