Makassar, InfoPublik – Kondisi Danau Limboto yang semakin mengalami pendangkalan dan penyusutan menjadi perhatian serius Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Persoalan tersebut dibawa ke forum Sulawesi Freshwater Conservation Conference 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong perhatian dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelamatan salah satu ekosistem air tawar penting di Sulawesi.
Dalam forum konservasi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 di Hotel Hyatt Place Makassar, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PDSPKP) DKP Provinsi Gorontalo, Syafrie A.B. Kasim, mendapat kesempatan menjadi salah satu pembicara pada sesi Plenary Talk hari ketiga.
"Materi yang kami sampaikan mengangkat urgensi penyelamatan Danau Limboto, nilai strategis danau, berbagai persoalan yang mengancam keberlanjutannya, hingga gagasan revitalisasi melalui pengembangan budidaya ikan air tawar tematik berbasis Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS)," kata Syafrie A.B. Kasim, Rabu (18/11/2026).
Konferensi yang dibuka oleh Executive Director SHOAL, Mr. Mike Baltzer, tersebut diikuti akademisi, tenaga ahli internasional, organisasi nonpemerintah (NGO), serta pemerhati konservasi air tawar dari berbagai wilayah di Sulawesi. Forum ini menghadirkan tujuh pembicara utama (Keynote Speaker) dan 26 pembicara dalam sesi pleno (Plenary Talk), termasuk perwakilan DKP Provinsi Gorontalo.
Dalam paparannya, Syafrie menjelaskan bahwa Danau Limboto memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Gorontalo.
Selain menjadi habitat berbagai spesies ikan, burung, amfibi, dan tumbuhan air, danau ini berfungsi sebagai penyedia air, pengatur hidrologi, serta kawasan penampung limpasan dari lima sungai besar dan 23 sungai kecil. Keberadaannya juga berperan penting dalam mengurangi risiko banjir di kawasan Kota Gorontalo dan Limboto.
Namun, kondisi danau saat ini menghadapi tekanan yang semakin serius. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa kedalaman Danau Limboto yang pada 1932 mencapai sekitar 30 meter kini rata-rata hanya tersisa 2,5 meter. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun, luas danau telah menyusut sekitar 4.304 hektare atau mencapai 62,6 persen, dengan laju penyusutan rata-rata 65,89 hektare per tahun.
Tekanan ekologis tersebut juga terlihat dari akumulasi sedimentasi yang mencapai 5.384.185 ton, sementara sekitar 30–40 persen luas permukaan danau telah tertutup eceng gondok. Selain itu, keberadaan sekitar 450 unit Keramba Jaring Apung (KJA) yang mengokupasi badan air seluas kurang lebih dua hektare turut menjadi perhatian dalam pengelolaan daya dukung perairan.
DKP juga menyoroti persoalan yang lebih kompleks, mulai dari tingginya erosi pada 23 daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS yang bermuara ke danau, pencemaran dari limbah domestik, akumulasi unsur hara dari aktivitas perikanan, hingga persoalan penguasaan lahan di kawasan danau. Tercatat sekitar 19,9 hektare lahan berpotensi konflik, dengan 214 bidang telah memiliki sertifikat.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam upaya penyelamatan Danau Limboto. Menurutnya, pengelolaan sumber daya perikanan harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan produktivitas ekonomi dan keberlanjutan ekosistem sebagai penopang kehidupan masyarakat.
Penyelamatan Danau Limboto, dalam konteks tersebut, tidak dapat dilakukan hanya melalui pengerukan sedimentasi di bagian hilir. Diperlukan penanganan dari hulu hingga hilir, termasuk pengendalian erosi, penataan ruang perairan, pengendalian pencemaran, serta penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan di sekitar danau.
Sebagai salah satu pendekatan yang ditawarkan, DKP Provinsi Gorontalo memaparkan gagasan revitalisasi Danau Limboto melalui pengembangan budidaya ikan air tawar tematik berbasis Mini RAS. Konsep ini diarahkan untuk mengembangkan kegiatan produksi perikanan yang lebih terkelola melalui sistem budidaya dengan dukungan sarana produksi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan danau.
Dalam rancangan yang dipaparkan, pengembangan tersebut berpotensi memanfaatkan lahan sekitar sempadan danau seluas 158,61 hektare yang tersebar di 11 desa. Pemanfaatannya mengacu pada alokasi ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo yang menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan perikanan.
Melalui pendekatan ini, pengembangan perikanan budidaya diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan kawasan danau yang lebih produktif, tanpa mengabaikan fungsi ekologis dan daya dukung lingkungan.
Keikutsertaan DKP Provinsi Gorontalo dalam konferensi ini menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi aktual Danau Limboto sekaligus memperluas pertukaran pengetahuan dengan para akademisi, praktisi konservasi, dan tenaga ahli dari berbagai daerah. Upaya penyelamatan danau membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan perikanan, tetapi juga pengelolaan lingkungan, tata ruang, kehutanan, pertanian, dan pengendalian daerah aliran sungai.
Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam Program Agromaritim yang diusung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. Pengembangan perikanan yang produktif perlu berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam agar potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
DKP Provinsi Gorontalo memandang penyelamatan Danau Limboto bukan semata-mata persoalan mempertahankan keberadaan sebuah danau, melainkan menjaga sumber kehidupan, keanekaragaman hayati, dan warisan alam yang memiliki arti penting bagi masyarakat Gorontalo. (mcgoorntaloprov/yanto)