Banda Aceh, InfoPublik – Sebanyak 234 kejadian bencana dengan perkiraan kerugian mencapai Rp186 miliar tercatat di Aceh sepanjang Januari hingga September 2026. Kondisi tersebut mendorong penguatan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut diperkuat melalui Apel Gelar Pasukan dalam rangka Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Apel dipimpin Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan, dan diikuti Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Basarnas, BPBD, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta instansi terkait lainnya.
Dalam amanatnya, Ruddi mengatakan, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi penting mengingat ancaman cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi, sementara sejumlah wilayah Aceh masih rentan pascabencana banjir dan longsor pada November 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Aceh pada 14–16 November 2026. Peringatan tersebut dipicu oleh terpantau dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
"Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman yang nyata dan berulang," ujar Ruddi, merujuk pada catatan kejadian bencana dan kerugian di Aceh.
Menurutnya, apel gelar pasukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan, serta sistem komando dan komunikasi dalam menghadapi kemungkinan bencana.
Mengusung tema “Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Selamat”, kegiatan tersebut menekankan pentingnya kerja sama seluruh unsur, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, hingga masyarakat.
Ruddi juga menekankan enam langkah kesiapsiagaan, yaitu memastikan kesiapan personel dan peralatan, memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi, memetakan wilayah rawan bencana beserta jalur evakuasi, mengutamakan keselamatan jiwa, memperkuat sinergi lintas instansi, serta menjalankan tugas secara humanis dan profesional dengan tetap memperhatikan keselamatan personel.
Selain kesiapan aparat, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti informasi resmi pemerintah dan BMKG serta tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi bohong terkait bencana.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat terdekat apabila menemukan tanda-tanda awal bencana di lingkungan masing-masing.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan antisipasi, mempercepat respons saat keadaan darurat, dan meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat Aceh.