Sumbar, InfoPublik – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas harus diwujudkan melalui kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan, bukan sekadar menjadi slogan.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Lomba Integrity Champions dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (17/11/2026). Kegiatan bertema “Berantas Korupsi untuk Negeri” ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Menurut Mahyeldi, Hakordia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan amanah dan tanggung jawab setiap aparatur negara. Pemberantasan korupsi merupakan upaya menjaga masa depan bangsa sekaligus memastikan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik terpenuhi.
Ia menegaskan, korupsi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penyelewengan anggaran dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penyaluran bantuan bagi petani dan nelayan. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan hak atas pelayanan dan pembangunan yang semestinya mereka terima.
“Korupsi juga merusak hal yang jauh lebih mahal daripada uang, yaitu kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, program sebaik apa pun akan sulit berjalan. Pembangunan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya tumbuh dari integritas,” tegas Gubernur Sumbar.
Mahyeldi menambahkan, nilai-nilai antikorupsi telah berakar dalam ajaran agama dan budaya Minangkabau. Prinsip amanah dalam ajaran Islam serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi landasan moral bagi ASN dalam menjalankan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab. Jabatan merupakan amanah, bukan hak istimewa, sedangkan kewenangan adalah titipan yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa korupsi tidak selalu bermula dari tindakan besar. Kebiasaan menerima uang terima kasih atas layanan yang menjadi kewajiban, penyalahgunaan kewenangan, hingga manipulasi dalam pelaksanaan tugas merupakan perilaku yang dapat mengikis integritas apabila dibiarkan.
Untuk memperkuat pencegahan korupsi, Pemprov Sumbar terus mendorong pengendalian gratifikasi, penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan sistem digital, serta perbaikan pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel.
Dalam pelaksanaan Integrity Champions, Mahyeldi menjelaskan, lomba tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi ASN untuk memperdalam pemahaman mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, benturan kepentingan dalam pengadaan, kewajiban pelaporan, serta perlindungan terhadap pelapor. Ia berharap peserta tidak sekadar mengejar kemenangan, tetapi mampu menerapkan nilai integritas dalam pekerjaan sehari-hari.
“Kemenangan sejati bukan piala yang dibawa pulang, tetapi kemampuan membawa nilai integritas kembali ke ruang kerja masing-masing. Jadilah champion yang tidak hanya juara di atas panggung, tetapi juara dalam kejujuran dan keteladanan,” pesannya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika, mengatakan, Integrity Champions merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran aparatur terhadap bahaya dan dampak korupsi sekaligus menanamkan sembilan nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Kegiatan tersebut diikuti 138 peserta, terdiri atas dua ASN dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar serta dua ASN dari Inspektorat kabupaten/kota se-Sumbar.
"Selain meningkatkan pemahaman aparatur, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif dalam kampanye antikorupsi melalui media kreatif agar pesan integritas dapat menjangkau masyarakat lebih luas," ujar Andri.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Sumbar berharap nilai-nilai antikorupsi semakin mengakar dalam budaya kerja ASN dan diwujudkan melalui tindakan nyata, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta semakin dipercaya masyarakat.